Timesnusantara.com – Samarinda – Postur Perubahan APBD Samarinda 2026 menempatkan belanja operasi sebagai salah satu komponen terbesar dalam struktur anggaran daerah. Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi, menilai besarnya belanja operasi harus diikuti dengan pengawasan yang ketat terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi harus menghasilkan pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
“Porsi belanja operasi ini memang besar. Karena itu pengawasannya harus ketat. Jangan sampai anggaran terserap besar tapi pelayanan tidak maksimal. Harus efektif,” ujar Rusdi.
Legislatif mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperhatikan kualitas program dan ketepatan penggunaan anggaran. Kegiatan yang bersifat seremonial atau belum mendesak perlu dikaji kembali agar tidak membebani keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang menyempit.
“Kita minta OPD lebih selektif. Mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Jangan semua dipaksakan jalan kalau tidak mendesak. Fokus ke program yang langsung dirasakan warga,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Pengawasan DPRD diharapkan dapat memastikan setiap belanja pemerintah, khususnya belanja operasi, memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan akuntabel bagi masyarakat Kota Samarinda.
Editor : RF
Sumber : A