Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan warga terdampak kebakaran di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Tenggarong, mendapat penanganan dan bantuan secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, saat meninjau langsung lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak Selasa (6/10/2026).

Akhmad Taufik menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas musibah kebakaran yang terjadi sejak sehari sebelumnya hingga malam hari dan menyebabkan sejumlah kepala keluarga mengalami kerugian.
“Atas nama pemerintah daerah dan Bupati, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terkena musibah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak hanya untuk memberikan dukungan moral kepada korban, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi selama masa penanganan pascakebakaran.
Dalam penanganan tersebut, sejumlah perangkat daerah dan lembaga turut terlibat, di antaranya Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Pemerintah juga melakukan pendataan dan identifikasi terhadap warga terdampak guna memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat
dari penanganan maupun bantuan.
Akhmad Taufik menegaskan, warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat kebakaran tidak perlu khawatir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar siap membantu proses penerbitan kembali dokumen kependudukan yang diperlukan.
“Bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan KTP maupun dokumen kependudukan lainnya akibat kebakaran, tidak perlu khawatir. Disdukcapil siap menindaklanjuti dan membantu proses penerbitan kembali,” katanya.
Selain kebutuhan administrasi, pemerintah juga memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal memiliki lokasi penampungan sementara. Sejumlah fasilitas, seperti masjid dan tempat penampungan lainnya, telah disiapkan bagi warga yang membutuhkan.
Pemkab Kukar juga akan melakukan pendataan secara lebih rinci karena warga terdampak memiliki kondisi yang beragam. Sebagian menempati rumah sendiri, rumah sewaan, maupun berasal dari luar daerah dan kemungkinan belum memiliki dokumen kependudukan di wilayah setempat.
“Yang paling penting, jangan sampai ada warga yang terlewat atau tidak mendapatkan penanganan,” tegasnya.
Selain penanganan korban, musibah tersebut menjadi bahan evaluasi Pemkab Kukar terhadap kondisi lingkungan permukiman, khususnya akses jalan dan ketersediaan sumber air untuk penanganan kebakaran.
Akhmad Taufik mengatakan, akses jalan lingkungan di sekitar lokasi masih menjadi perhatian karena terdapat gang yang cukup sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran.
Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong penataan kawasan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Jangan sampai ketika terjadi keadaan darurat, kendaraan pemadam kebakaran maupun ambulans mengalami kesulitan untuk masuk ke lokasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan kembali rumah warga pascakebakaran tetap memperhatikan tata ruang dan akses lingkungan. Penataan tersebut perlu dikoordinasikan antara kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait.
Selain akses jalan, ketersediaan air juga menjadi perhatian. Kesulitan memperoleh pasokan air saat proses pemadaman menjadi salah satu catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Pemkab Kukar akan mempertimbangkan pemetaan dan penambahan titik sumber air maupun hidran, terutama di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
“Pembangunan jaringan atau titik hidran tidak hanya diperlukan di lokasi ini, tetapi juga perlu dipetakan di kawasan-kawasan lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi,” jelasnya.
Penguatan relawan di tingkat rukun tetangga (RT) juga dinilai penting. Keberadaan relawan dan Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) di lingkungan masyarakat dapat membantu melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam tiba di lokasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pihaknya bersama BPBD terus berkolaborasi dalam menangani masyarakat terdampak kebakaran.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendirikan dapur umum yang telah beroperasi sejak malam kejadian.
“Dapur umum tersebut sudah didirikan sejak tadi malam dan akan terus memberikan pelayanan selama beberapa hari ke depan,” kata Rinda.
Dapur umum difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, terutama makanan dan konsumsi sehari-hari selama masa tanggap darurat.
Selain itu, Dinas Sosial bersama BPBD terus melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban. Data yang lebih rinci diperlukan agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
“Kami membutuhkan laporan yang lebih rinci mengenai kondisi dan jumlah korban, termasuk kebutuhan masing-masing keluarga yang terdampak,” ujarnya.
Rinda berharap kehadiran pemerintah bersama seluruh unsur terkait dapat membantu meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi musibah.
“Atas nama Dinas Sosial, kami menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Mudah-mudahan para korban diberikan kekuatan, ketabahan, dan keteguhan dalam menghadapi cobaan ini,” pungkasnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND
