Timesnusantara.com – KUTIM. Dorongan pembenahan transportasi publik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat respons dari Dinas Perhubungan (Dishub) setelah mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan pelayanan angkutan umum. Pemerintah daerah melalui Dishub menyatakan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.
Respons tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur, Masrianto Suriansyah, seusai menerima audiensi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutim di Kantor Dishub, Sangatta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu membahas berbagai persoalan transportasi publik, terutama tata kelola terminal, pelayanan tiket, fasilitas penumpang, dan mekanisme pengawasan.
Masrianto menilai audiensi tersebut menjadi ruang komunikasi yang positif antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Menurutnya, masukan yang disampaikan dapat menjadi bagian dari perhatian bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Dinas Perhubungan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa,” ujar Masrianto seusai audiensi.
Ia menjelaskan bahwa perhatian mahasiswa terhadap persoalan transportasi menunjukkan adanya kepedulian terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Dishub juga memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian PC PMII.
Masrianto mengatakan bahwa berbagai hal yang disampaikan mahasiswa telah dibahas bersama, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan kewenangan instansinya.
“Kami juga sudah menjelaskan hal-hal terkait dengan narasi yang disampaikan adik-adik tadi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Kutai Timur, Mahrus Ali Ridho, menegaskan pentingnya pembenahan transportasi publik yang tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional kendaraan.
Menurut Mahrus, pelayanan transportasi harus memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, keteraturan, serta kepastian bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh agar persoalan yang berkembang di lingkungan terminal dapat ditangani melalui kebijakan yang tepat.
Salah satu perhatian utama mahasiswa adalah mekanisme pelayanan tiket dan penumpang. PC PMII menyoroti adanya keluhan mengenai perebutan tiket maupun penumpang yang dinilai membutuhkan pengawasan lebih baik.
Persoalan tersebut dipandang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat serta ketertiban aktivitas transportasi di lingkungan terminal.
Selain itu, PC PMII meminta pemerintah memastikan mekanisme pelayanan tiket berlangsung secara transparan dan mudah dipahami oleh pengguna jasa.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi fasilitas terminal yang menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan transportasi publik.
Fasilitas seperti ruang tunggu, tempat duduk, toilet, penerangan, dan papan informasi dinilai perlu diperhatikan agar penumpang memperoleh kenyamanan selama berada di terminal.
Tidak hanya itu, aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian mahasiswa. Fasilitas transportasi publik diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna jasa secara adil.
Melalui naskah akademik yang disampaikan dalam audiensi, PC PMII merumuskan tujuh rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan.
Rekomendasi tersebut meliputi evaluasi pelayanan transportasi, penataan sistem tiket, peningkatan pengawasan, perbaikan fasilitas terminal, penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat, penyusunan rencana aksi, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan.
Mahrus menilai keberadaan saluran pengaduan menjadi salah satu kebutuhan penting agar masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan persoalan pelayanan transportasi.
Mekanisme pengaduan yang jelas juga dapat membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai kondisi pelayanan yang berlangsung di lapangan.
Selain meminta pembenahan fasilitas dan pelayanan, PC PMII mendorong adanya pengawasan rutin melalui koordinasi dengan pengelola terminal, kepolisian, serta instansi terkait.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya aktivitas transportasi yang lebih tertib sekaligus mengurangi potensi persoalan antarpelaku usaha angkutan.
Dalam audiensi itu, mahasiswa juga meminta Dishub menyusun komitmen tertulis yang memuat rencana tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjelaskan bentuk kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu pelaksanaan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya PC PMII memastikan bahwa hasil audiensi dapat ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur.
Meski pihak Dishub telah memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang disampaikan, rincian mengenai rencana teknis dan jadwal pembenahan pelayanan transportasi belum dijelaskan secara terbuka dalam keterangan seusai pertemuan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian PC PMII yang berharap komunikasi dengan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga menghasilkan perbaikan pelayanan.
Di sisi lain, apresiasi Dishub terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkan adanya ruang dialog antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam membahas persoalan pelayanan publik.
PC PMII Kutai Timur menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan peran kontrol sosial secara objektif dan konstruktif untuk mengawal penyelenggaraan pelayanan transportasi.
Organisasi mahasiswa tersebut berharap pemerintah daerah dapat menjadikan berbagai rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah pembenahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan komunikasi dan tindak lanjut yang terarah, pelayanan transportasi publik di Kutai Timur diharapkan dapat semakin baik, terutama dalam menjamin keamanan, kenyamanan, transparansi, dan terpenuhinya hak masyarakat sebagai pengguna jasa.
Editor : RF
Sumber : ALW