Timesnusantara.com – Samarinda – DPRD Samarinda menilai persoalan BBM bersubsidi yang kerap menimbulkan antrean panjang harus dibahas dengan menggunakan data kendaraan dan kebutuhan masyarakat secara akurat dan berbasis fakta lapangan.
Tingginya jumlah kendaraan di Kota Tepian membuat kebutuhan bahan bakar semakin besar setiap tahunnya. Ketika kuota yang diberikan tidak seimbang dengan kebutuhan, antrean panjang berpotensi terus berulang dan merugikan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dan menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat secara terbuka.
“Jumlah kendaraan di Samarinda ini sangat tinggi, mobilitas warga juga tinggi. Jadi kebutuhan BBM-nya besar. Kebijakan kuotanya harus berbasis data ini, jangan pakai data lama,” ujar Anhar.
Menurutnya, pendataan yang akurat terkait jumlah kendaraan bermotor, konsumsi harian, dan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci agar usulan penambahan kuota memiliki dasar yang kuat.
“Kalau datanya kuat dan akurat, pusat pasti akan mempertimbangkan. Kita harus tunjukkan bahwa kebutuhan Samarinda memang besar,” jelasnya.
DPRD berharap kebijakan kuota BBM bersubsidi ke depan dapat lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Samarinda, sehingga antrean panjang di SPBU tidak lagi menjadi keluhan rutin warga.
Editor : RF
Sumber : A