Timesnusantara.com – Samarinda – Kesenjangan antara kebutuhan riil BBM bersubsidi di lapangan dan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi salah satu sorotan serius DPRD Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut usulan kuota yang diajukan daerah disebut jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi yang akhirnya diterima Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memicu antrean panjang di SPBU.
“Usulan dari Samarinda itu besar, tapi yang disetujui pusat jauh di bawah usulan. Ini yang bikin ketimpangan, kebutuhan tinggi tapi kuotanya terbatas, akhirnya antrean panjang,” ujar Abdul Rohim.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan riil Kota Samarinda berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi masyarakat yang akurat dan terupdate, bukan hanya berdasarkan asumsi tahun sebelumnya.
“Harus pakai data riil, berapa jumlah kendaraan di Samarinda sekarang, berapa konsumsinya. Sampaikan secara detail ke pusat, biar jadi dasar yang kuat,” tegasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada periode berikutnya agar tidak lagi memberatkan masyarakat.
Editor : RF
Sumber : A