Timesnusantara.com, KUKAR – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjalan secara bertahap. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan lahan di beberapa wilayah serta belum adanya petunjuk teknis pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan, pembangunan KDKMP direncanakan menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Kukar. Dari total 237 desa dan kelurahan, yang terdiri atas 193 desa dan 44 kelurahan, sebagian besar lokasi telah memasuki tahap pembangunan.
“Kalau tidak salah, sekitar 179 sudah terbangun. Sebagian lainnya masih terkendala lahan, baik karena tidak tersedia lahan maupun karena lahan tersebut dikuasai atau dimiliki pihak lain,” ujarnya Sabtu (17/10/2026).
Menurut Sunggono, salah satu tantangan yang masih memerlukan solusi adalah pembangunan KDKMP di wilayah 3T, khususnya kawasan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah seperti Sepatin dan Muara Pantuan yang menghadapi keterbatasan lahan darat. Kondisi tersebut membuat pembangunan koperasi memerlukan petunjuk lebih lanjut agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Di wilayah seperti Sepatin dan Muara Pantuan, hampir tidak ada tanah karena wilayahnya berada di atas air. Untuk pembangunannya sampai sekarang belum ada petunjuknya, sehingga belum bisa kita selesaikan,” jelasnya.
Meski demikian, Sunggono menyebutkan, sejumlah KDKMP telah mulai beroperasi. Pemerintah daerah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kukar, Muhammad Reza, mengatakan, dari total 237 KDKMP yang telah terbentuk, pembangunan telah berjalan di 142 titik.
Dari jumlah tersebut, sekitar 110 titik diperkirakan telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen. Namun, capaian tersebut belum berarti seluruh gerai siap beroperasi karena kelengkapan sarana dan prasarana masih dalam proses pemenuhan.
“Dari total 237 KDKMP, yang sudah terbangun ada 142. Dari 142 itu, yang sudah mencapai 100 persen secara fisik sekitar 110 titik, kalau tidak salah,” kata Reza.
Ia menjelaskan, persentase penyelesaian 100 persen tersebut hanya mengacu pada bangunan fisik, bukan keseluruhan fasilitas penunjang operasional koperasi. Salah satu lokasi yang telah menyelesaikan bangunan fisiknya berada di Kelurahan Timbau.
“Yang dimaksud 100 persen itu baru bangunan fisiknya saja, bangunannya sudah selesai, termasuk yang di Timbau. Namun, sarana dan prasarananya belum lengkap,” jelasnya.
Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan meliputi etalase, perlengkapan pelayanan kesehatan, meja pasien, ruang tunggu, pendingin ruangan, serta kendaraan operasional berupa truk dan kendaraan roda tiga.
Reza menambahkan, pemenuhan berbagai fasilitas tersebut masih dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, penyelesaian pembangunan fisik perlu diikuti kesiapan sarana dan prasarana agar setiap KDKMP dapat menjalankan fungsi pelayanan dan kegiatan usaha secara optimal.
Pemerintah Kabupaten Kukar terus mendorong percepatan pembangunan KDKMP agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh desa dan kelurahan, termasuk wilayah yang menghadapi kendala geografis dan keterbatasan lahan. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND