Timesnusantara.com – SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda terus menyempurnakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Insentif Permukiman dan Perumahan.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan regulasi tersebut disiapkan sebagai pedoman pengembangan sektor permukiman dan perumahan dalam jangka panjang. Raperda itu dirancang berlaku hingga 20 tahun dengan peluang peninjauan kembali setiap lima tahun.
“Raperda ini kita siapkan sebagai pedoman pengembangan permukiman dan perumahan jangka panjang. Berlaku hingga 20 tahun, dengan peninjauan kembali setiap lima tahun,” ujar Kamaruddin.
Saat ini, draf aturan masih disempurnakan bersama tim penyusun naskah akademik. Sejumlah ketentuan perlu disesuaikan agar regulasi yang dihasilkan relevan dengan kondisi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Drafnya masih kita sempurnakan bersama tim naskah akademik. Sejumlah ketentuan perlu disesuaikan supaya relevan dengan kondisi pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pemberian insentif bagi sektor perumahan. Kamaruddin menegaskan fasilitas tersebut diarahkan untuk mendukung program pemerintah, terutama penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Insentif ini diarahkan untuk mendukung program pemerintah, terutama penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Pemberian insentif juga perlu disertai kriteria penerima yang jelas. Hal ini penting agar dukungan pemerintah benar-benar diterima kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan, bukan justru dinikmati pihak yang tidak berhak.
“Pemberian insentif harus disertai kriteria penerima yang jelas. Biar dukungan pemerintah benar-benar diterima yang memenuhi syarat, bukan yang tidak berhak,” ujarnya.
Melalui penyusunan regulasi tersebut, DPRD berharap pengembangan kawasan permukiman di Samarinda dapat berlangsung lebih terarah. Aturan yang disiapkan juga diharapkan mampu mendukung penyediaan hunian yang tertata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap regulasi ini membuat pengembangan kawasan permukiman di Samarinda lebih terarah dan hunian yang disediakan tertata sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : L
