Timesnusantara.com, KUKAR – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan keterbukaan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Aulia saat memberikan arahan kepada pejabat di lingkungan Pemkab Kukar. Menurutnya, penguatan komunikasi publik menjadi salah satu hal penting, terutama menjelang penyusunan dan finalisasi anggaran tahun 2027.
Ia menegaskan, setiap perangkat daerah harus bekerja sama dan terbuka dalam mengusulkan program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seluruh usulan tersebut juga wajib diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui visi Kukar Idaman Terbaik.
Selain persoalan perencanaan anggaran, Aulia menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang berdasarkan survei terakhir masih berada di kisaran 60 persen.
Menurutnya, angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah, bukan justru membuat aparatur berpuas diri. Pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat belum mencapai target yang diharapkan.
Aulia menilai, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya komunikasi aparatur dalam menjelaskan kebijakan dan program pemerintah, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Ia mencontohkan polemik program RT-Ku Terbaik, khususnya terkait bantuan Rp150 juta per RT. Pada 2026, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp50 juta sehingga memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai perbedaan antara besaran bantuan yang disampaikan dengan realisasi yang diterima.
Padahal, menurut Aulia, skema bantuan tersebut direncanakan dalam tiga tahap, masing-masing Rp50 juta untuk periode empat bulan. Karena itu, informasi mengenai tahapan penyaluran perlu disampaikan secara utuh agar masyarakat memahami mekanisme program tersebut.
“Komunikasi seperti inilah yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur sipil negara. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang utuh agar dapat memahami kebijakan dan program pemerintah, termasuk berbagai keterbatasan yang sedang kita hadapi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat. Menurutnya, program dengan anggaran besar dan penerima manfaat yang luas tersebut tetap membutuhkan tata kelola serta komunikasi yang baik agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan masyarakat.
Aulia menyampaikan, hasil survei yang dipaparkannya menunjukkan program MBG turut memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, dengan angka sekitar 50 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Ia menilai, ketidakpuasan masyarakat tidak selalu disebabkan oleh substansi kebijakan, tetapi juga dapat dipengaruhi tata kelola pelaksanaan dan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan manfaat yang diterima.
Karena itu, Aulia meminta para pejabat yang baru mendapatkan amanah jabatan memiliki komitmen dan keberanian untuk memperbaiki komunikasi publik. Setiap kebijakan, program, maupun kendala yang dihadapi pemerintah harus disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkab Kukar, terutama dalam memperbaiki citra pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Seluruh kekurangan yang ada harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Sebaliknya, kita harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND