Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menertibkan administrasi dan memperkuat kepastian hukum atas aset milik daerah. Salah satu langkah yang dilakukan melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar adalah melakukan pemetaan terhadap sekitar 2.900 bidang tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Sekretaris DPPR Kukar, M. Ridha Fatrianta, mengatakan pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui status masing-masing aset, termasuk mengidentifikasi bidang tanah yang telah memiliki dokumen lengkap maupun yang masih menghadapi persoalan administrasi dan legalitas.
Menurutnya, tidak semua aset tanah pemerintah daerah memiliki kelengkapan dokumen kepemilikan. Beberapa di antaranya merupakan aset yang diperoleh pada masa lalu, ketika proses administrasi dan pencatatan belum sepenuhnya dilengkapi dengan dokumen alas hak yang memadai.
Karena itu, proses identifikasi menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan legalisasi aset. Melalui pemetaan tersebut, aset yang sudah tidak memiliki kendala dapat diprioritaskan untuk diproses hingga memperoleh sertifikat hak atas tanah.
“Dari sekitar 2.900 bidang tanah tersebut, sudah dilakukan pemetaan. Ada yang sudah clear and clean, tetapi ada juga yang masih memiliki permasalahan, seperti alas hak yang belum sesuai maupun batas-batas tanah yang belum ditemukan,” ungkap Ridha Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, setiap persoalan aset membutuhkan pola penyelesaian berbeda. Bidang tanah yang mengalami ketidakjelasan batas harus melalui proses verifikasi dan penyelesaian batas terlebih dahulu. Sementara aset yang belum memiliki kelengkapan surat-menyurat maupun kejelasan asal-usul perolehan memerlukan penelusuran administrasi lebih lanjut.
DPPR Kukar menargetkan sekitar 50 bidang tanah dapat disertifikasi setiap tahun. Meski demikian, pencapaian target tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran untuk mendukung proses sertifikasi.
Ridha menegaskan, sertifikasi aset tanah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Selain memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset, langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Di samping penertiban aset, DPPR Kukar juga menjalankan tugas pelayanan pertanahan kepada masyarakat, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan melalui koordinasi dan mediasi. Sementara pada urusan penataan ruang, dinas tersebut turut memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Dalam pelaksanaannya, DPPR berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi yang diajukan pemohon. Hal ini dilakukan guna memastikan rencana kegiatan sesuai dengan pola ruang dan ketentuan tata ruang yang berlaku.
“Kami berharap, melalui pemetaan dan penanganan secara bertahap, persoalan legalitas aset tanah milik pemerintah daerah dapat diselesaikan. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum sehingga dapat menunjang pembangunan di Kukar,” tutupnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND