Timesnusantara.com – SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A dalam membahas berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi pernikahan usia anak, perceraian, pernikahan siri, hak asuh anak, hingga persoalan hak waris.
Audiensi tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2026, di lingkungan Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu. Pertemuan menjadi ruang komunikasi antara legislatif dan lembaga peradilan untuk memahami persoalan yang berkembang di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, bersama anggota komisi lainnya turut menghadiri kegiatan tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai berbagai persoalan keluarga yang membutuhkan perhatian lintas lembaga.
“Kami datang untuk memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Agama. Banyak persoalan keluarga yang butuh perhatian lintas lembaga,” ujar Sri Puji Astuti.
Permasalahan pernikahan usia anak dan perceraian dinilai memiliki dampak yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh kondisi sosial, pendidikan, serta perlindungan anak.
“Pernikahan usia anak dan perceraian ini dampaknya bukan cuma hukum, tapi juga sosial, pendidikan, dan perlindungan anak,” jelasnya.
DPRD Samarinda memandang koordinasi dengan Pengadilan Agama penting untuk memperoleh gambaran mengenai persoalan yang kerap muncul dalam proses pelayanan masyarakat. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah.
“Koordinasi ini penting supaya kita dapat gambaran persoalan yang muncul di masyarakat, dan bisa jadi bahan kebijakan daerah,” tegasnya.
Melalui komunikasi yang lebih intensif, Komisi IV berharap upaya perlindungan keluarga dan anak dapat dilakukan secara lebih terarah. Sinergi antara lembaga legislatif dan institusi peradilan juga diharapkan membantu meningkatkan kualitas penanganan persoalan sosial di Samarinda.
“Dengan komunikasi yang intensif, perlindungan keluarga dan anak bisa lebih terarah. Sinergi legislatif dan peradilan ini harus terus kita bangun,” tutupnya.
Editor : RF
Sumber : A