Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program berobat cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Program ini memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menunjukkan kartu fisik BPJS
Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan pelaksanaan program tersebut sejauh ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala berarti. Masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan aktif cukup menunjukkan KTP saat mengakses pelayanan kesehatan.
“Pelaksanaannya sejauh ini berjalan dengan baik. Masyarakat cukup datang ke puskesmas atau klinik tempat mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, kemudian menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, petugas fasilitas kesehatan hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP ke dalam sistem BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu kepesertaan BPJS Kesehatan dalam bentuk fisik.
Apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik, akan memberikan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku, terutama apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan yang tidak dapat dilakukan di FKTP.
“Program tersebut telah diterapkan di seluruh 20 kecamatan di Kukar. Pelaksanaannya didukung integrasi data kependudukan melalui NIK dengan sistem BPJS Kesehatan sehingga memudahkan proses administrasi pelayanan,” jelasnya.
Ismi menyebutkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kukar saat ini telah mencapai sekitar 94 persen. Meski demikian, masih terdapat sekitar 6 persen masyarakat yang belum terdaftar atau kepesertaannya belum aktif.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan data kependudukan, serta perubahan kategori desil kesejahteraan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat. Kepesertaan segmen tersebut mengikuti ketentuan berdasarkan kategori desil kesejahteraan. Apabila terjadi perubahan desil sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima
bantuan, kepesertaan dapat dinonaktifkan.
“Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat yang mengalami perubahan status kepesertaan tetap dapat memperoleh perlindungan dan akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri atas beberapa segmen pembiayaan, mulai dari PBI yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, hingga peserta dari kalangan pekerja, aparatur sipil negara (ASN), serta peserta yang dijamin oleh perusahaan.
Sementara itu, penggunaan KTP untuk mengakses pelayanan kesehatan berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan dari berbagai kelas kepesertaan. Adapun pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten tetap mengikuti ketentuan kelas III.
“Melalui kemudahan tersebut, kami berharap masyarakat semakin mudah mengakses fasilitas kesehatan tanpa terkendala administrasi kartu fisik. Pemerintah daerah juga terus berupaya memperkuat cakupan kepesertaan agar semakin banyak masyarakat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan,” tutupnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND