Timesnusantara.com – Samarinda – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) masih dibayangi persoalan kepastian lahan. Legalitas yang tak jelas, kewajiban plasma yang belum dipenuhi, hingga lahan yang dikuasai tanpa aktivitas perkebunan berpotensi memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut persoalan itu masih menjadi keluhan yang dibawa warga ke legislatif. Salah satu yang kerap mencuat adalah kewajiban perusahaan menyediakan kebun plasma bagi masyarakat sekitar yang belum terpenuhi.
Sejumlah kelompok masyarakat, kata Firnadi, masih mempersoalkan perusahaan yang belum menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, keberadaan perkebunan semestinya ikut memberi manfaat ekonomi bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kalau yang lainnya itu kaitan dengan plasma, banyak kelompok masyarakat yang menyampaikan tentang perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma,” kata Firnadi.
Selain plasma, status lahan yang tak jelas turut membuka celah konflik agraria. Firnadi menilai masih ada persoalan keabsahan dan perizinan lahan di tingkat masyarakat. Di sisi lain, sejumlah perusahaan disebut sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memegang Hak Guna Usaha (HGU).
Kondisi itu menunjukkan ekspansi perkebunan belum sepenuhnya diikuti kepastian administrasi penguasaan lahan. Proses verifikasi perizinan pun bisa terhambat ketika lahan yang diajukan perusahaan masih bersinggungan dengan persoalan masyarakat sekitar.
“Misalnya ada banyak masyarakat kebun yang memiliki kendala masalah keabsahan lahan, izin lahan. Artinya itu kan sumber-sumber konflik. Kemudian di sisi lain ada juga perusahaan yang sudah mendapatkan IUP, tapi ternyata belum ber-HGU,” ujarnya.
Persoalan penguasaan lahan juga tampak dari konsesi perkebunan yang tak lagi produktif. Firnadi mencontohkan Kalpataru Group di Kutai Kartanegara (Kukar), yang disebut menguasai lahan ribuan hektare tetapi sudah lama tidak berkebun.
Lahan yang dibiarkan terbengkalai tidak hanya membuat potensi ekonomi daerah tak termanfaatkan. Kondisi itu juga menyimpan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara tanggung jawab atas kawasan yang terbakar menjadi persoalan tersendiri.
“Itu kan menguasai lahan luas, ribuan hektare kali ya. Luas sekali di Kukar, tapi sudah sejak lama dia macet, enggak berkebun. Nah, itu lahan yang kayak gitu terbakar. Siapa yang tanggung jawab?” ungkapnya.
Karena itu, Firnadi menilai pemerintah perlu memiliki basis data perkebunan yang jelas untuk memetakan penguasaan dan legalitas lahan perusahaan. Data itu mesti mencakup kepemilikan IUP dan HGU, termasuk izin yang masa berlakunya telah berakhir, agar kondisi riil pengelolaan konsesi di Kaltim dapat diketahui.
“Makanya tadi kita minta mereka untuk Kaltim memang harus punya baseline. Perusahaan mana, berapa IUP kita yang keluar, berapa yang sudah HGU, termasuk ada HGU yang sudah mati,” tandas Firnadi.
Editor : RF
Sumber : WRK