Timesnusantara.com – Samarinda – Perbaikan permanen Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ditargetkan mulai dikerjakan pada Januari 2027. Sementara menunggu realisasi anggaran dari pemerintah pusat, penanganan sementara dan pembenahan jalan alternatif disiapkan untuk menjaga akses transportasi masyarakat.
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengatakan rencana penanganan tersebut telah dibahas bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendorong percepatan perbaikan jembatan.
Untuk sementara, penanganan dilakukan melalui pembuatan pelat besi dengan melibatkan perusahaan di sekitar wilayah Bengalon. Selain itu, pemerintah juga tengah membenahi jalan alternatif yang berada di wilayah Sepaso Selatan dan Sepaso Timur, termasuk infrastruktur jembatan yang menjadi bagian dari jalur pengalihan kendaraan.
“Sekarang ini on-progress-nya adalah memperbaiki jalan alternatif di wilayah Sepaso Selatan dan Sepaso Timur,” kata Agusriansyah belum lama ini.
Dia menjelaskan, penanganan sementara direncanakan berlangsung hingga Desember 2026. Pasalnya, anggaran untuk perbaikan permanen pada tahun anggaran 2026 belum tersedia dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh tahapan persiapan terus didorong agar pekerjaan permanen dapat dimulai sesuai target.
“Yang paling menggembirakan dan mudah-mudahan tidak ada hambatan, awal Januari 2027 sudah dilakukan pekerjaan yang permanen,” ungkapnya.
Selain perbaikan konstruksi jembatan, pengawasan kendaraan yang melintas juga menjadi perhatian. Agusriansyah meminta kendaraan dengan tonase berlebih mendapat penanganan agar beban pada konstruksi tidak semakin besar dan kondisi jembatan tidak bertambah rusak sebelum perbaikan permanen dilakukan.
Dia juga mengingatkan agar jalan alternatif di Sepaso Selatan ditinggikan sebelum memasuki musim hujan. Wilayah tersebut dinilai rawan banjir sehingga peningkatan badan jalan diperlukan untuk menjaga jalur tetap dapat digunakan ketika curah hujan meningkat.
Di samping itu, Agusriansyah mengingatkan agar anggaran yang telah direncanakan untuk penanganan Jembatan Lembak tidak sampai hilang. Menurutnya, kepastian anggaran menjadi salah satu hal penting agar pekerjaan permanen tidak kembali tertunda.
Perhatian terhadap infrastruktur tersebut turut menjadi alasan Agusriansyah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden dan Kementerian PU. Melalui surat itu, dia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di Kaltim yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui kekayaan sumber daya alam.
Dia menilai kontribusi tersebut belum sebanding dengan dukungan anggaran yang diterima daerah. Agusriansyah menyoroti pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), persoalan kurang salur atas hak transfer daerah, serta pemangkasan anggaran yang menurutnya tidak dikembalikan ke Kaltim dalam bentuk pembangunan lain.
“Ini kita merasakan ketidakadilan di saat dana transfer begitu dikurangi, belum lagi yang hak kita harus ditransfer itu menjadi kurang salur,” tuturnya.
Agusriansyah meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap negara. Dia juga mengingatkan ketimpangan pembangunan dan persoalan keadilan fiskal berpotensi memicu konflik sosial apabila terus dibiarkan.
“Saya sebagai anggota DPRD sangat tidak menerima ketidakadilan ini, ini zalim,” tutup Agusriansyah.
Editor : RF
Sumber : WRK