Timesnusantara.com – Samarinda – Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen dari sejumlah wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) masih menghadapi kendala. Meski pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kontraktor migas, kepastian realisasi hak pengelolaan tersebut belum sepenuhnya diperoleh.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah membawa persoalan PI tersebut ke Jakarta melalui pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Langkah itu dilakukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terhadap daerah.
Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, sapaan akrabnya, menyebut DPRD bersama gubernur juga telah mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan perhatian terhadap proses pengalihan hak partisipasi daerah itu.
“Sudah kita dorong, Pak Gubernur juga dorong. KPK juga sudah masuk, tapi masih belum,” kata Hamas belum lama ini.
Dia menyebut kontraktor migas pada prinsipnya telah menyampaikan komitmen untuk memenuhi kewajiban PI. Namun, realisasinya masih terkendala pembahasan mekanisme dan ketentuan teknis, termasuk perhitungan kewajiban serta pemotongan biaya yang harus diselesaikan melalui SKK Migas.
“Komitmen mereka mau bayar, cuma belum terbayarkan. Regulasi bagaimana, kan itu harus ada aturan-aturannya, ada pemotongannya,” tambahnya.
Hamas menilai penyelesaian PI penting karena daerah penghasil migas seharusnya memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Terlebih, Kaltim memiliki sejumlah wilayah kerja migas dengan potensi penerimaan yang dapat mendukung pembangunan daerah.
Namun, dia menegaskan manfaat PI tidak harus selalu diterima dalam bentuk uang. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan penerimaan berupa komoditas minyak mentah atau crude, sehingga hasil pengelolaan migas dapat dimanfaatkan melalui skema yang disepakati.
“Sebenarnya kita tidak menginginkan berbentuk uang. Kalau misalnya kita berbentuk barang, kalau misalnya crude, kita minta crude,” ungkapnya.
Terkait pengelolaan hak tersebut, Hasanuddin menyebut perlunya pembahasan lebih lanjut bersama PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim sebagai BUMD yang berkaitan dengan pengelolaan PI. Kejelasan mekanisme dinilai penting agar hak partisipasi yang diperoleh daerah nantinya dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi keuangan daerah.
Persoalan ini juga berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan penawaran PI 10 persen dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Regulasi tersebut mengatur kewajiban kontraktor menyampaikan penawaran PI secara tertulis kepada BUMD yang telah ditunjuk gubernur, termasuk tahapan dan batas waktu proses penawarannya.
Dalam perkembangan terpisah, persoalan PI Kaltim juga mencuat pada Wilayah Kerja (WK) Ganal dan Rapak. Pada 5 Oktober 2026, manajemen PT MMP Kaltim diberitakan telah melaporkan persoalan pengalihan PI kedua wilayah kerja tersebut kepada KPK setelah proses yang disebut berlangsung hampir sembilan tahun belum menemukan penyelesaian.
Kondisi itu menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam memperjuangkan keterlibatan daerah pada pengelolaan sumber daya migas. Hamas berharap koordinasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan kontraktor dapat menghasilkan kepastian agar hak Kaltim tidak terus tertunda.
“Pak Gubernur mewakili pemerintah Kaltim sudah membicarakan, tapi hasilnya kita belum tahu,” demikian Hamas.
Editor : RF
Sumber : WRK