Timesnusantara.com – Samarinda – Pengurusan izin mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Kalimantan Timur yang selama ini dikeluhkan bisa memakan waktu hingga 400 hari kini didorong dipangkas menjadi maksimal 14 hari kerja. Usulan itu masuk dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan MBLB yang digarap Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim.
Pembahasan Raperda kini memasuki tahap akhir. Pansus menyambangi Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk memastikan substansi aturan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Percepatan tersebut diwujudkan lewat mekanisme Service Level Agreement (SLA) dengan batas layanan maksimal 14 hari kerja. Waktu itu terbagi menjadi 11 hari kerja untuk penerbitan rekomendasi teknis oleh Dinas ESDM Kaltim, dan tiga hari kerja untuk penerbitan izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Meski begitu, Kemendagri mengingatkan agar mekanisme perizinan dalam Raperda tetap berpijak pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) serta pemenuhan persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) juga harus dipastikan.
Lamanya proses izin inilah yang melatarbelakangi pembentukan Pansus melalui rapat paripurna DPRD Kaltim pada 18 Agustus 2026. Selain keluhan masyarakat dan pelaku usaha, pembentukan Pansus juga dipicu kebutuhan membenahi tata kelola pertambangan di daerah.
Ketua Pansus MBLB, Akhmed Reza Pahlevi, kala itu menyebut keluhan soal waktu pengurusan izin sebagai pijakan utama.
“Masukan maupun aduan daripada masyarakat, proses perizinan yang memakan waktu kurang lebih 400 hari itu yang menjadi acuan kita pertama bagaimana Pansus ini terbentuk,” kata Reza saat pembentukan Pansus pada Agustus lalu.
Pembahasan Raperda tidak berhenti pada kepastian waktu layanan. Pansus turut mengatur penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perluasan kesempatan bagi pengusaha lokal, dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal.
Pansus juga menyoroti kewajiban jaminan reklamasi, terutama untuk komoditas material sungai seperti pasir, kerikil, dan koral. Reza menilai aturan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik kegiatan pertambangan agar penerapannya proporsional.
“Aspek ini perlu dikaji secara proporsional agar kewajiban jaminan reklamasi sesuai dengan karakteristik lapangan dan ketentuan Kementerian ESDM,” ujarnya.
Lewat Raperda ini, DPRD Kaltim berupaya menghadirkan kepastian layanan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat tata kelola pertambangan MBLB. Percepatan izin diharapkan berjalan beriringan dengan pengawasan dan penataan kegiatan usaha, sehingga pengelolaan sumber daya daerah tetap sesuai ketentuan. (Adv12/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
