Timesnusantara.com – Samarinda – Keberlanjutan insentif bagi guru swasta menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) 2027. Di tengah keterbatasan keuangan daerah, penyesuaian nilai bantuan dikhawatirkan turut memengaruhi dukungan pemerintah terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan kemungkinan perubahan nominal insentif dari sebelumnya sekitar Rp1 juta menjadi Rp200 ribu per bulan. Opsi tersebut mengemuka dalam rapat kerja Disdikbud Kaltim bersama Komisi IV DPRD Kaltim pada 27 Juli 2026 lalu.
Menurut Baba, penyesuaian perlu mempertimbangkan jumlah guru yang menjadi sasaran program serta kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan data sementara yang dibahas saat itu, terdapat sekitar 2.700 guru swasta yang berpotensi menerima bantuan tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan nominal Rp200 ribu belum menjadi keputusan akhir. DPRD masih membuka pembahasan agar nilai insentif dapat disesuaikan, termasuk kemungkinan dinaikkan menjadi Rp400 ribu dengan mempertimbangkan masa pengabdian guru.
“Iya, ini dari sebelumnya sekitar Rp1 juta, kemungkinan besar untuk swasta akan diberikan Rp200 ribu dulu,” ungkap Baba.
Ia menjelaskan, masa kerja dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penerima maupun besaran insentif. Guru yang telah mengabdi lebih lama berpeluang mendapat prioritas, sedangkan mereka yang masa kerjanya belum memenuhi kriteria kemungkinan belum terakomodasi pada tahap awal.
“Jumlah penerima kemungkinan akan berkurang, karena nanti dilihat dari lamanya mengabdi. Misalnya yang sudah lima tahun ke atas bisa diprioritaskan, sementara yang di bawah itu ada kemungkinan belum mendapat,” jelasnya.
Dengan demikian, pembahasan kebijakan tidak hanya menyangkut besaran bantuan, tetapi juga cakupan guru yang dapat menerima insentif. Baba menyebut kemungkinan kenaikan menjadi Rp400 ribu masih menjadi pekerjaan rumah Komisi IV untuk dibahas lebih lanjut, dengan tetap memperhitungkan kondisi fiskal daerah.
“ Nanti akan dilihat dari lamanya mengabdi. Kemungkinan bisa dinaikkan menjadi Rp400 ribu, tapi itu masih menjadi PR kami di Komisi IV. Besar kemungkinan nanti para guru-guru ini akan kembali ke Komisi IV untuk bertanya, tapi itu suatu kebijakan Pak Gubernur. Nanti kita lihat dengan keadaan keuangan kita juga,” katanya.
Baba menambahkan, rancangan penyesuaian tersebut masih harus melalui evaluasi bersama sejumlah pihak. Pembahasan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris Daerah, serta Disdikbud Kaltim sebelum kebijakan mengenai nominal dan penerima insentif ditetapkan.
“Tapi itu nanti masih dievaluasi dari BPKAD dengan Sekda dan Dinas Pendidikan. Nanti kita lihat hasil evaluasinya,” tandas H. Baba. (Adv9/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
