Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Pemutusan kontrak terhadap penyedia jasa pembangunan sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) menyisakan pekerjaan lanjutan bagi pemerintah daerah. Bangunan yang terhenti di tengah pengerjaan tidak serta-merta dapat digunakan, sementara kebutuhan ruang belajar dan fasilitas pendidikan tetap harus dipenuhi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kaltim setelah menemukan sejumlah proyek pembangunan sarana pendidikan yang tidak selesai sesuai kontrak. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada 27 Juli 2026 lalu, tercatat delapan proyek mengalami persoalan, mulai dari putus kontrak hingga terkendala lahan.

Salah satu yang paling mencolok ialah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Proyek tersebut dilaporkan baru mencapai progres sekitar 20–25 persen sebelum terhenti. Kondisi serupa terjadi pada sejumlah pekerjaan lain, seperti ruang praktik siswa, ruang kelas, laboratorium, hingga fasilitas penunjang sekolah di beberapa daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai persoalan proyek pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan memutus kontrak penyedia jasa. Pemerintah juga harus mengevaluasi proses pengadaan agar perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk tidak kembali memperoleh pekerjaan serupa.

“Yang kita ingatkan, ketika ada penyedia yang punya track record tidak baik, lebih baik di-blacklist. Jangan lagi diberikan kesempatan,” tegas Sarkowi.

Di sisi lain, kelanjutan proyek yang terhenti juga membutuhkan perencanaan anggaran dan tahapan pekerjaan yang jelas. Sebab, bangunan yang belum rampung belum dapat memberikan manfaat bagi peserta didik, meskipun sebagian pekerjaan fisiknya telah berdiri.

Sejumlah pekerjaan telah masuk perencanaan penyelesaian, sedangkan lima sekolah lainnya saat itu direncanakan dituntaskan pada 2028. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala penyelesaian seluruh proyek tersebut.

Persoalan ini juga belum berhenti pada pembahasan di DPRD. Pada 28 September 2026 lalu, Koalisi Peduli Publik Kaltim meminta Disdikbud membuka informasi mengenai kelanjutan pembangunan SMAN 3 Long Ikis setelah kontraknya diputus. Mereka mempertanyakan proses pengadaan kontraktor pengganti, sisa pekerjaan, hingga target penyelesaian proyek tersebut.

Sarkowi sebelumnya juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sekolah tidak bisa hanya diukur dari berdirinya bangunan. Ketersediaan perlengkapan belajar dan fasilitas pendukung harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal agar gedung yang selesai dibangun dapat langsung difungsikan.

Ia mencontohkan kebutuhan mebelair yang semestinya disiapkan bersamaan dengan pembangunan ruang kelas. Tanpa perlengkapan tersebut, bangunan sekolah berpotensi belum bisa digunakan secara optimal meskipun pekerjaan konstruksinya telah selesai.

“Kalau bangunannya sudah selesai, seharusnya langsung dipikirkan juga mebelair-nya. Jangan sampai gedungnya ada, tapi tidak bisa dipakai,” tegasnya.

Menurut Sarkowi, pembangunan fasilitas pendidikan perlu dirancang secara menyeluruh, mulai dari bangunan utama hingga sarana pendukung yang dibutuhkan siswa. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar menghasilkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Ini harus menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Jangan hanya bangun gedungnya saja, tapi fasilitas lain tidak diurus, termasuk kebutuhan seperti mebelair dan perlengkapan siswa,” tutur Sarkowi. (Adv10/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *