Bagikan 👇

Timesnusantara.com – SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti keterlambatan pembayaran gaji tenaga pendidik honorer yang dilaporkan mencapai empat bulan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kesejahteraan guru yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik harus segera diselesaikan.

“Kita menyoroti keterlambatan gaji guru honorer yang sudah mencapai empat bulan ini. Ini soal kesejahteraan guru, harus segera diselesaikan,” ujar Sri Puji Astuti.

Keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik dinilai perlu segera mendapatkan penyelesaian. Guru honorer merupakan bagian dari tenaga pendukung kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan kepastian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Guru honorer ini bagian penting dari kegiatan belajar mengajar. Mereka butuh kepastian penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Pemerintah kota sebelumnya memberikan penjelasan bahwa persoalan pembayaran berkaitan dengan kondisi arus kas. Namun, DPRD mengingatkan agar pemenuhan hak tenaga pendidik tetap menjadi bagian dari prioritas dalam pengelolaan anggaran.

“Alasan arus kas tidak boleh jadi alasan menunda hak guru. Pemenuhan hak tenaga pendidik harus tetap jadi prioritas dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar persoalan serupa tidak terus berulang. Pengaturan anggaran yang lebih terukur dinilai dapat membantu menjaga kelancaran pembayaran kewajiban pemerintah.

“Perencanaan belanja harus dievaluasi supaya persoalan seperti ini tidak terus berulang. Anggaran harus diatur lebih terukur,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi antara perangkat daerah terkait perlu diperkuat untuk memastikan penyelesaian tunggakan. Kejelasan informasi mengenai tahapan pembayaran juga dibutuhkan agar tenaga pendidik memperoleh kepastian.

“Koordinasi antar OPD terkait harus diperkuat. Dan guru juga harus diberi kejelasan soal tahapan pembayarannya, biar ada kepastian,” tutupnya.

DPRD berharap persoalan tersebut dapat segera dituntaskan. Pemenuhan hak guru honorer diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah demi menjaga kualitas pelayanan pendidikan di Kota Samarinda.

Editor : RF
Sumber : A

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *