Bagikan 👇

Timesnusantara.com – SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mendorong penataan organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan secara terukur dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

“Penataan OPD ini harus dilakukan secara terukur dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” ujar Samri Shaputra.

Pembahasan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas struktur pemerintahan.

Samri yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyebut, penataan OPD tidak semestinya hanya sebatas mengganti nama atau mengubah struktur organisasi.

“Penataan OPD tidak semestinya hanya sebatas mengganti nama atau mengubah struktur organisasi saja,” jelasnya.

Menurutnya, pembagian tugas dan kewenangan setiap perangkat daerah harus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Pembagian tugas dan kewenangan setiap perangkat daerah harus diperjelas, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sejumlah fungsi organisasi juga tengah dikaji untuk kemungkinan digabung atau dihapus apabila dinilai tidak lagi efektif. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga.

“Sejumlah fungsi organisasi tengah kita kaji untuk kemungkinan digabung atau dihapus kalau dinilai tidak lagi efektif. Ini untuk memperkuat koordinasi antarlembaga,” ujarnya.

Bapemperda masih menghimpun berbagai masukan sebelum pembahasan dituntaskan. Penataan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.

“Bapemperda masih menghimpun berbagai masukan sebelum pembahasan dituntaskan. Penataan ini ditargetkan selesai sebelum akhir 2026,” tutupnya.

Editor : RF

Sumber : B

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *