Timesnusantara.com – Samarinda – Penyusunan regulasi pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur (Kaltim) diarahkan untuk menyederhanakan persyaratan dan mempercepat proses perizinan. Namun, kemudahan bagi pelaku usaha tetap harus diimbangi dengan pengaturan kewajiban reklamasi yang mempertimbangkan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan penyusunan peraturan daerah (Perda) mengenai penyelenggaraan pertambangan MBLB tengah dilakukan seiring pendelegasian sebagian kewenangan perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.
Menurut dia, meskipun daerah memperoleh ruang untuk mengatur penyelenggaraan perizinan, sejumlah ketentuan tetap harus mengacu pada regulasi dan pedoman pemerintah pusat. Salah satunya berkaitan dengan tarif jaminan reklamasi atau jamrek yang menjadi kewajiban pelaku usaha pertambangan.
Penentuan besaran jaminan reklamasi perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan karakteristik kegiatan tambang dan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan demikian, pengaturan tarif tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku usaha, tetapi juga memastikan tanggung jawab pemulihan lingkungan tetap terpenuhi.
“Regulasinya diserahkan ke daerah, maka dari itu kita sedang menyusun perdanya, hanya saja memang ada beberapa poin yang harus mengacu kepada keputusan pusat. Contohnya terkait tarif untuk jamrek. Itu kan ada acuannya. Nah, ini yang mesti kita bijaksanai. Kita lihat, kita evaluasi kerusakan lingkungannya akan separah apa,” kata Samsun, Selasa (17/11/2026).
Di samping itu, ia berharap regulasi yang disusun dapat memangkas proses administrasi perizinan yang selama ini dinilai perlu disederhanakan. Menurutnya, karakteristik usaha pertambangan MBLB berbeda dengan pertambangan batu bara maupun mineral logam, baik dari sisi skala kegiatan maupun nilai ekonominya.
Komoditas MBLB yang kerap dikenal masyarakat sebagai galian C antara lain mencakup material tanah urug, laterit, dan pasir. Samsun menilai karakteristik usaha tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun persyaratan dan durasi pengurusan izin agar tidak disamakan begitu saja dengan kegiatan pertambangan berskala lebih besar.
Ia berharap proses perizinan di tingkat daerah dapat berlangsung lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Penyederhanaan persyaratan dan waktu pengurusan izin dinilai dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan secara legal sekaligus mendorong iklim investasi di sektor MBLB.
“Persyaratannya kita permudah, dengan waktu yang kita persingkat. Harapannya iklim investasi di bidang MBLB itu lebih cepat,” ujarnya.
Terkait durasi perizinan, Samsun mengatakan pengaturannya masih perlu disederhanakan. Ia belum menyebutkan batas waktu pengurusan izin yang akan diterapkan karena ketentuan teknisnya masih akan dibahas lebih lanjut dalam regulasi turunan.
Perda nantinya akan menjadi landasan pengaturan, sementara sejumlah ketentuan teknis dapat dijabarkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pengaturan tersebut mencakup besaran tarif, batasan luasan wilayah pertambangan, hingga jangka waktu perizinan.
“Nanti tergantung dari Perkada yang mengatur secara teknis. Berapa tarifnya, berapa batasan luasannya, perizinannya berapa lama, nanti itu dituangkan di dalam Perda dan Perkada sebagai penjabaran dari Perda,” demikian Samsun. (Adv18/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
