Timesnusantara.com – Samarinda – Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027. Meski konstruksi ditargetkan rampung akhir tahun ini, pemanfaatan gedung masih menunggu pemenuhan alat kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, memastikan pembangunan gedung tersebut berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Target penyelesaian pada 31 Desember 2026 merupakan bagian dari proyek yang sejak awal dirancang berlangsung selama tiga tahun.
Penjelasan itu sekaligus meluruskan anggapan bahwa pembangunan Pandurata mengalami kemangkrakan. Darlis juga memastikan anggaran proyek tidak akan melampaui pagu perencanaan awal yang nilainya lebih dari Rp400 miliar.
“Pihak PU optimistis bahwa anggaran tetap mengacu kepada anggaran perencanaan awal, tidak melebihi daripada Rp400 begitu,” kata Darlis saat kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Kaltim ke Gedung Pandurata, Rabu (18/11/2026).
Meski progres pembangunan berjalan, Darlis mengakui masih terdapat sejumlah bagian yang perlu disesuaikan dari rancangan awal. Persoalan pintu dan koridor menjadi catatan dalam evaluasi tersebut. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari kurang optimalnya komunikasi antara Dinas PUPR-PERA selaku penanggung jawab pembangunan dan RSUD AWS sebagai pengguna gedung sejak tahap perencanaan.
Ia menilai koordinasi antara pelaksana pembangunan dan pengguna fasilitas semestinya diperkuat sejak awal agar perubahan desain tidak perlu dilakukan ketika pekerjaan sudah berjalan.
Kendala teknis juga ditemukan pada pemasangan alat MRI. Dimensi dan bobot perangkat membuat akses menuju ruangannya tidak memungkinkan dilalui sesuai rancangan awal. Karena itu, sebagian dinding harus dibuka untuk memasukkan alat dari sisi bangunan.
Darlis menyebut Dinas PUPR-PERA telah memastikan penyesuaian tersebut tidak menambah beban anggaran kontraktor. Tanggung jawab untuk memastikan alat MRI dapat masuk hingga ke ruangannya berada pada pemilik atau penyedia perangkat.
Di luar persoalan bangunan, ketersediaan alat kesehatan menjadi salah satu faktor yang menentukan waktu operasional. Darlis menyebut kebutuhan pengadaan alkes mencapai sekitar Rp150 miliar, sementara anggaran yang tersedia hingga 2027 baru sekitar Rp90 miliar. Masih terdapat kekurangan sekitar Rp60 miliar yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui APBD Perubahan 2027.
Kelengkapan interior, tempat tidur pasien, dan fasilitas pendukung lainnya juga harus dituntaskan setelah serah terima konstruksi. Kondisi itu membuat gedung belum dapat langsung digunakan meski pekerjaan fisik selesai sesuai target.
Darlis turut mengingatkan agar kesiapan fasilitas diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai serta lingkungan rumah sakit yang nyaman bagi pasien. Ia menyebut manajemen RSUD AWS telah menyampaikan bahwa sumber daya manusia yang tersedia dinilai mencukupi untuk mengoperasikan gedung tersebut.
“Jadi, yang kita luruskan itu bahwa ada persepsi publik bahwa gedung ini mangkrak. Kita ya tidak mangkrak. Memang perencanaan awalnya direncanakan tiga tahun baru selesai,” tegasnya. (Adv24/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
