Timesnusantara.com – Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, mengkhawatirkan sempitnya waktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 setelah kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru ditandatangani pada Kamis (19/11/2026).
Darlis menilai keterlambatan tersebut berpotensi memengaruhi tahapan pembahasan APBD, terlebih DPRD Kaltim dijadwalkan memasuki masa reses hingga 26 November 2026. Sementara batas akhir pengesahan APBD yang disebutnya jatuh pada 30 November menyisakan waktu terbatas untuk menyelesaikan seluruh tahapan.
Kekhawatiran itu sebelumnya disampaikan Darlis melalui interupsi dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026). Ia juga mempertanyakan status rapat paripurna yang tidak tercantum dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus) yang dibagikan kepada anggota DPRD.
Menurutnya, kepastian jadwal dan status rapat perlu disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan keputusan yang diambil.
“Berdasarkan jadwal Banmus yang dibagikan kepada kami, tidak ada tercantum rapat paripurna pada hari ini. Sehingga yang pertama harus di-clear-kan adalah status paripurna ini,” ujarnya.
Darlis mengaku menerima penjelasan pimpinan DPRD bahwa agenda tersebut telah dibahas bersama Banmus. Namun, ia meminta hasil koordinasi maupun perubahan agenda segera disampaikan kepada seluruh anggota DPRD agar tidak ada yang tertinggal informasi.
Ia kemudian menyoroti keterlambatan penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027. Darlis mengungkapkan, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dijadwalkan sejak Juli lalu, dengan kesepakatan KUA-PPAS direncanakan pada 4 Agustus 2026. Namun, penandatanganan baru terlaksana pada 19 November.
Kondisi tersebut membuat waktu pembahasan APBD semakin terbatas. Setelah KUA-PPAS disepakati, masih ada tahapan penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD.
“Kalau kita hitung dari hari ini ke 30 November, masih ada beberapa tahapan. Ada penyampaian nota, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban, dan ruang yang cukup untuk membahas APBD antara Banggar dengan TAPD,” katanya.
Di sisi lain, DPRD juga akan menjalani masa reses hingga 26 November. Darlis khawatir waktu yang tersisa tidak cukup untuk membahas seluruh program dan kegiatan secara mendalam, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas APBD yang ditetapkan.
Ia mengingatkan, pembahasan anggaran yang terlalu terburu-buru dapat membuat sejumlah program tidak dipahami secara utuh oleh anggota DPRD. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika program mulai dijalankan dan dipertanyakan oleh masyarakat.
“Kalau KUA-PPAS-nya molor sampai sekarang, otomatis kualitas APBD juga menurun. Jangan heran kalau kemudian nanti akan banyak kegiatan-kegiatan dari APBD yang teman-teman anggota DPR tidak tahu,” ujarnya.
Darlis turut menjelaskan perdebatan mengenai pola kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) yang sebelumnya menyita waktu pembahasan Banggar dan TAPD. Ia menegaskan DPRD tidak menolak kegiatan pembangunan yang diusulkan pemerintah, melainkan mempersoalkan pola kontraknya yang dinilai belum memenuhi persyaratan administratif.
Menurutnya, program pembangunan tetap dapat dijalankan menggunakan pola kontrak tahun tunggal atau Single Years Contract (SYC). Karena itu, ia menilai perdebatan mengenai MYC seharusnya tidak sampai menghambat kesepakatan KUA-PPAS.
Darlis mengatakan, jika kesepakatan KUA-PPAS tidak tercapai, pemerintah daerah memiliki opsi menetapkan anggaran melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Namun, mekanisme tersebut berpotensi membatasi program pembangunan baru karena anggaran akan lebih banyak mengakomodasi belanja rutin dan kegiatan yang telah berjalan sebelumnya.
“Yang paling dirugikan itu adalah masyarakat Kalimantan Timur. Kalau Perkada, otomatis tidak akan ada program-program baru yang dilaksanakan, yang dilaksanakan adalah belanja-belanja rutin sebagaimana tahun sebelumnya,” pungkasnya. (Adv31/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
