Timesnusantara.com – Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan ketentuan terbaru pemerintah pusat. Perubahan ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas penanganan bencana di daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan revisi tersebut mencakup dua perubahan substansi, yakni penambahan satu huruf pada Pasal 6 dan penghapusan Pasal 17. Penyesuaian dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD.
Penambahan huruf I pada Pasal 6 mengatur BPBD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebencanaan. Sementara Pasal 17 yang dihapus sebelumnya mengatur kedudukan BPBD dengan kepala secara ex officio dijabat Sekretaris Daerah (Sekda), sedangkan pelaksanaan operasional dipimpin kepala pelaksana.
“Secara substansi sebenarnya hanya ada dua nomenklatur yang diubah. Pertama, penambahan huruf I pada Pasal 6, kemudian yang kedua, Pasal 17 dihapus,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Salehuddin menjelaskan, perubahan kedudukan BPBD merupakan amanah regulasi pemerintah pusat. Melalui aturan terbaru, BPBD dipimpin pejabat definitif setingkat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, dengan kedudukan dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap penyesuaian kelembagaan tersebut dapat memperkuat koordinasi BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten/kota, terutama dalam menjalankan tugas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana.
Kata dia, perubahan regulasi ini harus menjadi momentum untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi BPBD, mulai dari keterbatasan anggaran, personel, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM).
“Harapannya, perubahan ini bisa memaksimalkan tugas dan fungsi BPBD, terutama dalam meningkatkan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. Yang lebih penting adalah bagaimana memaksimalkan tugas dan fungsinya,” katanya.
Dalam proses monitoring ke sejumlah kabupaten dan kota, Komisi I DPRD Kaltim juga menemukan masih adanya keterbatasan dukungan terhadap BPBD daerah. Persoalan tersebut meliputi anggaran yang minim, kekurangan personel, belum terpenuhinya sejumlah keahlian yang dibutuhkan, serta terbatasnya akses bantuan.
Salehuddin turut menyoroti penempatan SDM di BPBD yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia berharap instansi yang memiliki peran strategis dalam penanganan bencana diisi personel yang sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi di bidang kebencanaan.
Di tengah perubahan kelembagaan tersebut, ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kaltim masih memiliki sejumlah wilayah yang rawan karhutla sehingga langkah mitigasi perlu dipersiapkan lebih awal.
Ia menyebut perkiraan BMKG mengenai fenomena El Nino yang berpotensi berlangsung cukup panjang menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pola musim, termasuk berpotensi memperpanjang periode kemarau.
“Jangan sampai kejadian karhutla pada 2026 kembali terulang pada 2027. Kami meminta agar upaya penanganan dan pencegahannya dimaksimalkan,” tegasnya.
Salehuddin berharap revisi Perda tersebut menjadi dorongan bagi BPBD Provinsi Kaltim maupun BPBD kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Ia menilai penguatan kelembagaan harus diikuti dukungan anggaran, personel, kemampuan teknis, serta koordinasi yang lebih baik agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.
“Ini menjadi momentum bagi BPBD Provinsi Kaltim untuk bisa bekerja lebih optimal setelah berdiri sendiri, sekaligus menyentuh kepentingan BPBD di kabupaten/kota,” harap Salehuddin. (Adv32/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
