Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Desakan agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi mulai mengemuka di tengah polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tuntutan tersebut mendapat respons dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi.

Darlis menyatakan tidak keberatan apabila pemeriksaan ijazah diperluas hingga mencakup seluruh anggota legislatif, termasuk DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, pejabat publik yang memperoleh jabatan melalui pemilihan rakyat harus siap apabila masyarakat menghendaki pemeriksaan terhadap persyaratan administrasinya.

“Kalau memang itu dikehendaki oleh publik, menghendaki ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPR provinsi dan kabupaten/kota, itu memang harus diaudit. Ya kita mengikuti, karena kita ini dipilih rakyat, maka apa yang dikehendaki publik kita ikuti,” tegas Darlis saat diwawancarai Kamis, (19/11/2026).

Pernyataan tersebut menanggapi petisi di laman Change.org yang diinisiasi Farida Octavia. Petisi bertajuk desakan transparansi publik itu meminta pimpinan DPR membuka dan memverifikasi dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Dalam keterangannya, petisi tersebut turut mengaitkan desakan pemeriksaan dengan perbincangan mengenai keabsahan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming.

Darlis menegaskan, dirinya tidak akan mempersulit apabila ijazah pejabat publik dipertanyakan maupun diaudit. Ia menilai pemeriksaan dokumen pendidikan merupakan hal yang semestinya dapat dilakukan tanpa hambatan.

Baginya, masyarakat memiliki hak untuk memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi seseorang yang menduduki jabatan publik.

“Kami tidak akan mempersulit ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik. Padahal itu memang hak publik untuk melihat terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai pejabat publik,” ujarnya.

Ia membedakan kewajiban tersebut dengan masyarakat biasa yang tidak menduduki jabatan publik. Menurutnya, seseorang yang tidak memiliki jabatan publik tidak dapat dipaksa menunjukkan dokumen pendidikannya. Sebaliknya, pejabat publik harus siap menghadapi tuntutan keterbukaan dari masyarakat.

“Tapi ketika dia sudah menjadi pejabat publik, ya memang harus siap dengan risiko. Jadi ketika publik menghendaki ada audit ijazah, ya kita lakukan. Saya enggak mempersoalkan,” katanya.

Adapun mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kaltim, termasuk rekan-rekannya di Fraksi PAN, Darlis tidak ingin berspekulasi mengenai sikap masing-masing anggota. Namun, ia menegaskan dukungannya terhadap verifikasi ijazah apabila hal tersebut menjadi kehendak masyarakat.

“Saya enggak bisa berandai-andai. Yang jelas kami menyambut baik dan kami menyetujui, sepakat kalau itu memang menjadi keinginan publik untuk memverifikasi ijazah-ijazah anggota dewan,” tukas Darlis. (Adv30/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *