Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pasalnya, sejumlah kendaraan operasional perusahaan masih menggunakan pelat nomor luar daerah, meski sehari-hari dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha di Kaltim.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, kendaraan-kendaraan itu turut menggunakan jalan dan infrastruktur yang pembangunan maupun pemeliharaannya dibiayai melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan semestinya dapat memberikan manfaat bagi daerah tempat kendaraan tersebut beroperasi. Apabila kendaraan perusahaan dibeli dan terdaftar di luar Kaltim, sementara penggunaannya lebih banyak untuk kegiatan usaha di wilayah ini, potensi penerimaan daerah pun tidak sepenuhnya dapat dinikmati Kaltim.

“Logikanya begini, perusahaan yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor berpelat nomor luar, mereka beli dari luar, dipakai di sini, di Kalimantan Timur. Sementara yang menganggarkan infrastruktur itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kan tidak fair juga rasanya,” kata Sabaruddin.

Ia menegaskan, keberadaan perusahaan semestinya turut memberikan dampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Kontribusi itu tidak hanya dilihat dari aktivitas ekonomi yang berlangsung, tetapi juga dari kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan di wilayah tempat usaha dijalankan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda itu merupakan satu dari tujuh rancangan regulasi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

Sabaruddin menyebut pembaruan aturan pajak dan retribusi perlu membuka ruang optimalisasi sejumlah sumber penerimaan, termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak alat berat. Langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi fiskal daerah yang membutuhkan penguatan sumber pendapatan.

Ia pun mengingatkan perusahaan agar tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Kaltim, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap daerah. Kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu bentuk kontribusi yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan.

“Nah, oleh karenanya, kita mengimbau kepada perusahaan-perusahaan, coba sadar bahwa ada tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan kontribusi di Kalimantan Timur melalui sektor pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (Adv39/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *