Timesnusantara.com , Samarinda –
Komisi IV DPRD Samarinda temui Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Membahas tentang wacana kebijakan pemerintah terkait pemotongan insentif Guru honorer di Samarinda. Jumat, (26/08/2022).
Dalam pertemuan tersebut, KAMMI menolak keras kebijakan yang ada, terkait pemotongan insentif Guru Honorer, yang awalnya Rp.700ribu terpotong Rp.250ribu. Sontak, KAMMI mengatakan “Jangan sampai karena terpotongnya insentif guru yang sudah kurang, akan mengakibatkan kedepannya tidak ada yang ingin lagi berprofesi sebagai guru”, Tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, ia sangat setuju dan mendukung aspirasi dari mahasiswa dalam hal memperjuangkan kesejahteraan guru honorer yang ada di Samarinda.
Puji mengatakan, akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di Samarinda, dan tetap berjuang agar wacana tersebut dapat dibatalkan oleh Pemkot Samarinda.
“Kami sangat apresiasi dan sangat mendukung apa yang diperjuangkan adik-adik mahasiswa.” Ucap Puji.
Dan juga “Pemerintah Kota (Pemkot) harus menetapkan regulasi atau menetapkan ketentuan- ketentuan gaji Guru Honorer, baik itu Guru swasta maupun Guru honorer di negeri, supaya tiap tahun tidak ada wacana yang aneh-aneh dan merugikan kita bersama kan seperti itu.” Tutup Puji.
-Penulis Rudy Fadlansyah