Timesnusantara.com – Samarinda.
Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang- undangan Nomor 6 Tahun 2010.
Pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang sangat peting dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintah yang telah disusun dalam APBN. Dalam pelaksanaan mengalami berbagai kendala, diantaranya realisasi anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun.
Terkait hal ini, Sutomo Jabir Anggota DPRD Kaltim mengatakan, Hingga September ini serapan anggaran di Pemprov Kaltim dinilai belum maksimal.
Ia juga menjelaskan, sampai saat ini ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan realisasi anggaran masih minim, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Dinas PUPR.
Pasalnya, OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Dinas PUPR merupakan OPD yang memiliki anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu Sutomo Jabir prihatin adanya realisasi anggaran yang masih minim di twiwulan ketiga ini.
“Sangat memprihatikan karena memasuki triwulan ketiga, realisasi anggaran masih rendah. Kalau saya amanati ini ada yang tidak beres pada jajaran Pemprov Kaltim,” ucapnya.
Ia mengatakan, saat ini semua kegiatan pemerintah sudah dipermudah dengan mendaftar pada e-katalog. Namun, dilapangan yang ada justru sebaliknya.
“Sekarang saya tanya dimana hambatannya, Saya tidak ada urusan. Tapi yang menjadi urusan ketika hal itu menghambat realisasi anggaran yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
- Penulis RF