Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda.
Komisi III DPRD Provinsi Kaltim kecewa terhadap Plt. Kepala Biro dan Jasa, Pasalnya 3 kali di undang tak menghadiri undangan tersebut.

Komisi III DPRD Provinsi Kaltim mengundang Dinas Biro Barang dan Jasa (Barjas) terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) Progres Lelang Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran Perubahan 2022 di Lingkungan Pemerintahan.

Wakil ketua komisi III Syafruddin mengatakan, Komisi III sudah mengundang beberapa kali kepada Biro Barjas, akan tetapi tidak adanya tanggapan ataupun pihaknya yg mewakili terkait RDP tersebut.

“Ada rapat yang sangat mengecewakan karena sudah 3 kali berturut turut DPRD komisi III mengundang Plt Kepala biro tidak hadir satu kalipun,” Ucapnya.

“Artinya ini membuat kita sangat kecewa, Ibu ketua komisi III nanti detailnya, intinya kita kecewa dengan Kepala Biro barang dan jasa,” lanjutnya.

Selain Syafruddin, Ketua komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang juga mengutarakan kekecewaannya. Veridiana menyebut, Plt. Kepala Biro Barang dan Jasa, tak pernah hadir dalam rapat yang telah di atur oleh komisi III.

“Ini yang sudah tiga kali ya, rapat 2 kali sebelumnya itu malah Kepala PU yang hadir dari biro barang dan jasanya sama sekali tidak hadir ya,” Ucap Veridiana.

Perihal RDP ini, komisi III ingin membantu mencarikan solusi. Namun hal itu tak di anggap dan tak di indahkan oleh Plt. Kepala Barang dan Jasa Provinsi Kaltim tersebut.

“Kita ini sebenarnyakan ingin koordinasi terkait masalah yang menumpuk ini, bayangkan saja sampai hari ini baru 117 Miliar, dari 1,7 Triliun yang serapan anggarannya yang paling kecil itu di September,”

“Kita ini sebenarnya ingin menanyakan masalah yang krusial itu apa sih sebenarnya, nah mereka ini kan hanya pokja-pokja yang ada di bidangnya masing-masing, kita tidak tahu secara globalnya masalahnya apa,” ucapnya.

Sangat di sayangkan, sikap dan pilihan tindakan yang di ambil oleh Kepala Biro Barjas tersebut. Seharusnya, sebagai pimpinan, mampu untuk bertanggung jawab terhadap kinerja yang dilakukan, Sambung Sutomo Jabir politisi fraksi PKB tersebut.

“Harusnya dia hadirlah untuk menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan. Apa yang menjadi kendala di lapangan, Kenapa serapannya rendah, harusnya hadir,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini tak bisa dianggap remeh. Ini menjadi Penghambatan atas kinerja pembangunan infrastruktur Kaltim. Hal ini harus segera di selesaikan dan jangan di biarkan. Bagi politisi PKB tersebut, hal ini dapat menghambat bahkan membuat rezim Kaltim saat ini dj anggap buruk oleh masyarakat. Tutupnya.

  • Penulis RF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *