Timesnusantara.com – Samarinda.
Muhammad Udin Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim suarakan kebutuhan Masyarakat Kaltim soal Bahan Bakar Minyak (BBM) tentang penggunaan ataupun pembelian di seluruh SPBU yang ada di Kaltim.
Udin sapaan akrabnya mengatakan, meskipun Pemerintah telah mengumumkan kenaikan BBM subsidi pada 3 september lalu, nyatanya antrean panjang kendaraan yang membeli BBM subsidi masih terlihat di Kaltim.
“Pemandangan yang selalu terjadi di setiap SPBU setiap hari antrian panjang yang di dominasi kendaraan roda dua, roda empat hingga roda enam. Padahal BBM sudah naik namun masih antre,” ucapnya saat interupsi pada rapur ke-47. Selasa, (1/11/22).
Ia berharap kepada seluruh anggota DPRD Kaltim, termasuk pemerintah provinsi (pemprov) agar persoalan ini menjadi fokus bersama.
Pasalnya, saat menjelaskan. Pertamina selaku pemegang kendali atas BBM yang ada, tidak akan menaikan kuota BBM selama peningkatan pertumbuhan kendaraan tidak naik pula.
“Nah sedangkan di pertamina itu hanya tercatat plat kendaraan kalimantan timur. Sedangkan kendaraan yang diluar dari plat kalimantan timur, banyak sekali yang tidak tercatat dalam pengendalian kuota pertamina,” ungkapnya.
Lanjutnya, Sehingga pertumbuhan yang pesat dikaltim tidak bisa ditambah dengan kuota BBM yang ada di Pertamina.
Ia berharap, agar upaya ini bisa disokong oleh Anggota DPRD Kaltim dan Pemrov. Sebab, menurutnya kendaraan yang berbayar pajak di wilayah Kaltim perlu mendapatkan hak yang sesuai dengan pembelian BBM di SPBU di Kaltim.
“Tidak lagi mengantri yang berjam-jam, tidak lagi mengantri sampai memakan badan jalan,” ujarnya.
Sebab, antrian mengular yang menyebabkan kemacetan dan memakan bahu jalan bisa meningkatkan kecelakaan. Pungkasnya.