Timesnusantara.com – Samarinda.
Muhammad Novan Syahronny tanggapi persoalan anggaran tentang Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Menurutnya perlunya penambahan anggaran untuk pengawasan di Dinas tersebut.
Ia membeberkan, bahwasannya Pihaknya (Komisi III) mendapat info persoalan anggaran pengawasan DLH yang hanya sebesar Rp. 7 juta per tahun.
“Ternyata penyampaian dari pihak DLH tadi anggaran untuk pengawasan itu hanya Rp 7 juta per tahun,” ucapnya saat ditemui.
Sekretaris Komisi III ini mengatakan, hanya dengan anggaran pengawasan Rp 7 juta per tahun, maka bisa dikatakan sistem pengawasan tidak mampu mendukung dengan pembangunan yang ada di Kota Samarinda.
“Kita juga terkejut. Artinya dari sistem pengawasan penganggaran yang ada tidak mendukung program pengawasan lingkungan,” ungkapnya.
“Terlebih kita habiskan sekian triliun untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Hampir percuma kalau dari lingkungan tidak diantisipasi,” lanjutnya.
Novan beranggapan, sistem pengawasan DLH dirasa perlu menjadi perhatian, karena dinilai tidak maksimal dalam kinerja yang ada.
“Jadi tidak heran hari ini banyak aktifitas pembukaan lahan atau pemetaan, galian C dan lain-lainnya itu. Karena seperti tidak begitu maksimal secara pengawasannya,” pungkasnya.