Timesnusantara.com – Samarinda.
Hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) seharusnya membuat warga lokal lebih sejahtera.
Hal ini pun didorong oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud atau akrab disapa Hamas.
Ia meminta kepada pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan keinginan warga lokal. Karena menurutnya, saat ini aspirasi oleh warga lokal tersebut sangat minim terserap.
Terlepas daripada hal itu, Hamas juga menyoroti tidak terlibarnya DPRD sebagai wakil rakyat Kaltim dalam setiap pembahasan dan pelaksanaan IKN.
“DPRD selama ini tidak pernah terlibat dalam pembahasan dan pelaksanaan IKN, yang membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara maksimal. Khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan daerah,” paparnya.
Ia melanjutkan bahwasanya warga Kaltim, mulai dari mahasiswa maupun akademisi, bersama-sama terus gencarkan bahwa tak ingin menjadi penonton di wilayah sendiri.
“Mereka tidak mau menjadi penonton di daerahnya sendiri. Maka, sudah seharusnya pemerintah pusat memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga lokal,” ujarnya.
Dari lima pejabat tinggi otorita IKN, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2022 terkait Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otoritas Ibu Kota Nusantara, hanya satu yang berasal dari Kaltim.
“Ini perlu dipertanyakan. Padahal seharusnya kouta perwakilan warga lokal haruslah minimal dua orang yang mengatahui persoalan di Kaltim dan punya misi dan terobosan dalam menyelesaikannya,” pungkasnya.