Timesnusantara.com – Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyampaikan, persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan.
Dalam hal ini menurutnya perlu adanya koordinasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, para PKL, dan masyarakat sekitar.
Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya.
Sehingga keberadaan PKL di Kota Tepian tersebut bisa menunjang perekonomian masyarakat yang ada di Samarinda.
“Itu ada namanya persuasif pendekatan persuasif pasti kita kedepankan, artinya ketika segala sesuatu itu kita sudah laksanakan, tetapi masih juga ada yang dalam tanda kutip ada yang membandel tentu tidak mentaati apa yang sesuai digariskan mungkin perlu tindakan protektif lagi, protektif untuk mereka supaya tidak lagi berjualan di tempat yang memang tidak diperbolehkan kan,” ungkapnya saat ditemui awak media.
Deni menilai, keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada didalamnya.
Oleh karena itu, Deni menyebut Pemkot Samarinda saat ini tengah berupaya merelokasi serta menata ulang fungsi tata ruang kota agar lebih optimal.
“Saat ini kan pemerintah kota lagi meredesain ulang, artinya menata ulang, supaya ketika mau ditata ini tidak ada dulu sementara waktu, oleh karena itu ditertibkan PKL yang bandel,” ucapnya.
Deni berharap, untuk masyarakat yang terkena dampak dari penertiban tersebut agar bersabar sementara waktu sampai tempat relokasi sudah ditetapkan oleh Pemkot Samarinda.
“Nah kita harapkan tadi ya kita mengimbau masyarakat untuk lebih sabar lagi lah. Artinya menunggulah ini toh untuk kebaikan bersama, relokasi ini untuk kepentingan bersama nantinya. Ketika ini tertata dengan bagus dengan baik menjadi ikon kota Samarinda. Siapa juga yang bangga gitu loh,” pungkasnya.