Timesnusantara.com – Kalimantan Timur.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, agar memiliki terobosan dalan upaya mendongkrak pembangunan di Benua Etam.
Sarkowi menilai, hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi ke pemerintah pusat agar mendapat kucuran bantuan anggaran dana APBN untuk pembangunan jalan di Kalimantan Timur.
“Selain pemeliharaan rekonstruksi jalan setiap tahunnya oleh pemerintah, Kepala Dinas PUPR-PERA juga harus mengkomunikasikan ke pemerintah pusat untuk pembangunan jalan di Kaltim agar dibantu melalui Anggaran APBN,” ungkapnya saat ditemui awak media.
Selain itu, ia juga berharap agar, semua program kerja Dinas PUPR-PERA dalam penganggaran, dapat mengakomodir hasil serap aspirasi atau reses dari anggota dewan termasuk meningkatkan koordinasi dengan DPRD kaltim khususnya Komisi III DPRD Kaltim.
“Dari hasil serap aspirasi melalui kegiatan reses, hal ini merupakan persoalan riil yang ada di lapangan, dan disampaikan langsung oleh masyarakat. Sehingga pendapat tersebut harus mendapat perhatian terhadap pemerintah,” ucapnya
Tak hanya itu, dengan total anggaran yang ada di Dinas PUPR-PERA untuk program kerja 2023, hal penting yang harus diperhatikan ialah aspek pemeliharaan bangunan.
Anggaran pemeliharaan wajib dikoordinasikan dengan kabupaten kota, dan diserahkan ke UPTD. Agar masyarakat bisa mengetahui yang mana kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.