Timesnusantra.com – Samarinda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang kawasan Tepian Mahakam, Jalan Gajah Mada, Selasa (4/4/2023).
Menanggapi penertiban itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Ia mengatakan agar tidak ada yang merasa dirugikan, Pemkot harus memberikan solusi yang konkret terhadap penertiban PKL itu.
“Misal pemkot benar-benar melarang aktivitas PKL di tepian, seharusnya pemerintah memberikan solusi, karena mereka juga mencari nafkah dan rezeki yang halal,” ucapnya.
Menurut Samri, Pemkot seharusnya menyediakan lahan untuk mereka berdagang, tempat yang aman dan strategis.
“Mereka harus disiapkan wadahnya, jangan di main gusur-gusur saja tetapi tidak ada solusi, paling tidak mereka tetap ada wada untuk mencari rezeki,” katanya.
Kemudian, Legislator Basuki Rahmat ini juga mengkhawatirkan setelah penertiban ini jangan sampai adanya tindakan kejahatan, karena tempat mereka untuk mencari rezeki sudah tidak ada.
“Pastinya mereka (PKL-red) berkeluarga dan perlu kebutuhan hidup seperti anak mau sekolah, istri minta beli beras. Akhirnya kepala keluarga terjepit terpikirlah untuk bertindak kejahatan,” terangnya.
Lalu Politisi PKS ini berharap kepada Pemerintah agar memberikan solusi yang terbaik untuk para PKL tersebut.
“Digusur tetapi solusi tidak ada, tempat tidak disediakan, tentu terjadi perlawanan akhirnya jadi tidak kondusif. Harus ada solusi jika menertibkan itu,” tutupnya.