Timesnusantara.com – Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar menilai bantuan dana corporate social responsibility (CSR) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak sebanding dengan kerusakan alam yang diperoleh dari pengelolaan tambang batu bara.
Padahal selama ini realisasi CSR perusahaan hanya didominasi untuk mendukung pemberian bantuan sosial, peralatan rumah, pembagian tandon, pembangunan sumur bor dan kegiatan- kegiatan amal lainnya.
Anggota komisi III DPRD Samarinda, Anhar meminta kepada pemerintah provinsi agar program bantuan dana CSR dari pihak perusahaan yang ada di Kaltim harus sepadan dengan kerusakan lingkungan yang dikelola oleh perusahaan tambang.
Sehingga hal tersebut harus sebanding, menurutnya realisasi CSR dari perusahaan tambang tidak hanya diperuntukkan hanya untuk bantuan sosial dan kegiatan amal, namun perlu juga pembangunan yang lebih maju.
“Belum dari perkebunan lagi kan itu cukup luar biasa dampaknya. Sehingga kalau mereka itu memberikan bantuan melalui program-program CSR sifatnya itu harus lebih jauh ke depan. Semisal bangun universitas, rumah-rumah ibadah atau bangun fasilitas-fasilitas umum lainnya,” ungkap Anhar di Sekretariat DPRD Samarinda, Selasa (11/4/2023).
Lebih dari pada itu, Ia juga menyinggung kepada perusahaan- perusahaan yang beroperasi di Kaltim agar dapat menambah angka dana CSR atau memberikan bantuan yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi harus jauhlah ke depan kalau perlu bangun
Jadi harus jauhlah ke depan kalau perlu bangun flyover atau terowongan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu yang luar biasa,” ucapnya.
Terakhir kata politisi asal PDI-P tersebut, jika melihat lebih jauh dampak yang diberikan oleh perusahaan tambang di Kaltim, sudah banyak kasus puluhan korban yang meninggal di area eks lubang-lubang tambang, tak cukup disitu, adanya banjir juga merupakan salah satu dampak yang diperoleh masyarakat.