Timesnusantara.com – Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Damayanti menanggapi wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang berencana membangun sekolah terpadu bertaraf internasional. Sebutnya di tengah rencana itu, pemerintah masih memiliki beberapa persoalan pendidikan yang harus diselesaikan termasuk pemerataan pendidikan.
Mendengar kabar pembangunan sekolah bertaraf internasional dari jenjang SD, SMP dan SMA yang berlokasi di Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang pada tahun 2024 itu, Damayanti menilai program tersebut sebenarnya positif dalam rangka mencapai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.
Namun, dirinya mengungkapkan yang lebih utama saat ini adalah memperbaiki pemerataan pendidikan mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kota Samarinda.
“Soal Rencana itu sebenarnya wajar dan positif untuk mendukung visi misi wali kota membangun Samarinda sebagai pusat peradaban. Namun, saat ini pemerataan pendidikan itu juga masih menjadi catatan yang harus diselesaikan pemerintah,” ucap Damayanti saat menanggapi pertanyaan mengenai inovasi terbaru Pemkot Samarinda di bidang pendidikan itu di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Selasa (9/5/2023).
Dijelaskan, pemerataan pendidikan berkaitan dengan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak mencakup kualitas dan kuantitas fasilitas, sarana prasarana, guru dan tenaga pendidik hingga sistem pendidikan di sekolah.
Misal kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu persoalan fasilitas bangunan dan ruang sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik hingga sistem belajar mengajar.
Kemudian belum lagi permasalahan perbedaan sekolah dari kategori akreditasi, bentuk dan letak yang sebagian mungkin sulit diakses masyarakat adalah sederet persoalan yang harus diselesaikan Pemkot Samarinda.
“Ya intinya pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan harus dipenuhi. Kalau semua sekolah itu rata, maka bisa dipastikan tidak ada lagi namanya lembaga pendidikan termasuk unsur didalam dengan sebutan sekolah favorit, sekolah pinggiran, sekolah tidak layak dan lain sebaginya,” tuturnya.