Timesnusantara.com- Kalimantan Timur. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023.
“Evaluasi ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tidak dimanfaatkan. Kami akan melibatkan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim dalam evaluasi ini,” ungkap Seno.
Menurut Seno, fokus utama dalam evaluasi ini adalah sektor pengadaan barang dan jasa terutama untuk proyek-proyek besar. Namun, ia mengakui bahwa kemungkinan terjadinya Silpa yang signifikan masih ada.
“Kami ingin memastikan bahwa proses lelang berjalan efektif, terutama untuk proyek-proyek berskala besar yang berpotensi menimbulkan Silpa,” kata Seno.
Lebih lanjut, Seno mengungkapkan bahwa, pihaknya perlu mengevaluasi kembali langkah pengadaan yang lebih awal agar pada pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur dan tidak ada lagi Silpa yang tidak dimanfaatkan.
“Kami optimis bahwa evaluasi ini akan memberikan dampak positif pada tahun 2024, Pemprov Kaltim juga telah mengalokasikan sekitar Rp 675 miliar untuk mengatasi Silpa pada tahun ini. Kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas di Kaltim,” tutupnya.
Penulis : Nur Faradita