Timesnusantara.com- Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Ya’qub mengatakan, akan terus mengawasi kinerja OPD terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terlaporkan belum maksimal.
Rusman mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan tutup buku pada Desember 2023 namun, penyerapan anggaran sampai bulan November belum mencapai 80 persen.
“Ini yang kita khawatirkan ya, pekerjaan yang tidak terealisasikan akan menjadi anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA),” ujarnya.
Rusman mengaku, telah mengecek beberapa OPD telah menjalankan programnya masing-masing. Namun ada beberapa OPD yang terkendala administratif, sehingga membuat beberapa OPD masih belum menjalankan program kerjanya.
“Hal ini dikarenakan OPD kebingungan mengenai mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi bukan tidak menjalankan, kami juga masih ada waktu sampai dengan 28 Desember 2023. Jadi masih ada ruang untuk membenahi dan ini memang sedang proses berjalan,” tuturnya.
Pihaknya berharap, agar OPD yang belum menjalankan atau yang sedang dalam proses berjalan, bisa menyelesaikan dan merealisasikan serapan anggaran.
Penulis : Nur Faradita