Timesnusantara.com – Kalimantan Timur. Belakangan ini, calon Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menghadapi sorotan terkait potensi dinasti politik. Hal ini menyusul keterlibatan beberapa anggota keluarganya yang kini aktif dalam politik, termasuk kakaknya Rahmad Mas’ud yang kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Balikpapan setelah menjabat sebelumnya.
Dua saudaranya yang lain, Hasanuddin Mas’ud dan Syahariah Mas’ud, juga menjabat sebagai anggota legislatif.
Menanggapi isu ini, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia, semua pemimpin dipilih melalui suara rakyat, bukan ditunjuk secara otomatis. Ia percaya bahwa keterpilihannya didasarkan pada kompetensi dan kapabilitasnya.
“Dipilih, yang memilih adalah rakyat. Jadi bukan penunjukan, kita bukan appointed tapi elected. Siapa yang menentukan itu adalah masyarakat, dan mereka yang memilih itu,” kata Rudy Mas’ud.
Ahli Tata Negara Associate Professor Dr Elviandri, Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), mengungkapkan bahwa sejarah menunjukkan kekuasaan sering kali beredar di kalangan keluarga tertentu, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Ia menekankan pentingnya melihat proses pemilihan secara adil dan konstitusional, bukan hanya hasil akhir.
“Dalam demokrasi, setiap individu berhak memilih dan dipilih, selama tidak ada halangan hukum,” ungkap Elviandri.
Ia menekankan perlunya analisis mendalam mengenai apakah proses tersebut demokratis atau tidak, serta membedakan antara demokrasi prosedural dan substansial.
Menurutnya, untuk memahami apakah munculnya pemimpin dari keluarga yang sama dapat dianggap sebagai dinasti politik, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor substantif, bukan hanya prosedur.
“Dalam konteks pemilihan, bahwa aspek yang lebih penting adalah elektabilitas daripada sekadar kompetensi, menyoroti bagaimana pemilu seharusnya berjalan dengan jujur dan transparan,” pungkasnya.