Timesnusantara.com – Samarinda. Dua program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kredit Bertuah dan Probebaya, terus menjadi sorotan. Meski bertujuan memperkuat perekonomian rakyat dan pembangunan infrastruktur di tingkat RT, efektivitas pelaksanaannya masih dipertanyakan. Pengawasan yang lemah memunculkan kekhawatiran terkait pemanfaatan dana yang tidak sesuai tujuan awal.
Kredit Bertuah, yang disalurkan melalui Bank Kaltimtara, menawarkan pinjaman tanpa bunga dengan nominal Rp1 juta hingga Rp25 juta. Program ini mewajibkan penerima memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha mereka.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Namun, di lapangan, pemanfaatan dana justru kerap melenceng dari tujuan.
“Ada yang menggunakan dana ini untuk membeli barang konsumtif seperti televisi, kulkas, motor, bahkan ada yang ingin menggunakannya untuk jalan-jalan,” ungkapnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan, pihak bank dan Pemkot melakukan verifikasi langsung ke lokasi usaha penerima pinjaman.
“Kami ingin memastikan dana yang dipinjam benar-benar dimanfaatkan untuk usaha,” tambahnya.
Selain Kredit Bertuah, Pemkot Samarinda juga menggelontorkan Rp100 juta per RT per tahun melalui Program Probebaya. Dana ini dialokasikan 60 persen untuk infrastruktur dan 40 persen untuk pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro.
“Adik-adik bisa meminta kepada RT masing-masing untuk mengafakan pelatihan keterampilan, misalnya membuat kue. Dananya dari Probebaya tadi,” jelas Helmi.
Dalam audiensi bersama mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada Selasa (11/2/2025) kemarin, Helmi menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan agar kedua program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tanpa pengawasan yang maksimal, dikhawatirkan Kredit Bertuah dan Probebaya hanya menjadi program seremonial tanpa manfaat optimal bagi rakyat Samarinda. (R)