Timesnusantara.com — Samarinda. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme program dan menghindari kesalahpahaman.
Novan menyoroti bahwa akses terhadap data, khususnya terkait distribusi makanan dan daftar penerima manfaat, seharusnya lebih terbuka.
“Jika menyangkut aspek teknis seperti operasional dapur umum, masih bisa dimaklumi jika ada hal yang tidak dipublikasikan. Namun, informasi tentang isi makanan, proses distribusi, serta mekanisme program harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif perlu disampaikan agar program MBG dapat berjalan lebih optimal.
Politikus Partai Golkar ini mengakui adanya beberapa keluhan terkait pelaksanaan program di lapangan. Namun, hingga kini DPRD Kota Samarinda belum meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak pelaksana.
Menurut Novan, Program MBG sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan peran pemerintah daerah terbatas pada penentuan sekolah penerima manfaat.
Hingga saat ini, hanya SDN 004 Samarinda yang mendapatkan bantuan makanan, sementara sekolah lainnya masih menunggu giliran.
“Dapur yang beroperasi juga masih terbatas, baru ada tiga titik, yaitu dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program ini masih membutuhkan evaluasi agar lebih efektif. Namun, DPRD Samarinda masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pelaksana MBG.
“Harapannya, keterbukaan data bisa ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memahami bagaimana program ini dijalankan,” pungkasnya. (R)