Timesnusantara.com — Samarinda. Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan mulai merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Palaran. Program ini dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengonfirmasi bahwa sebanyak 100 siswa telah dipersiapkan untuk menjadi peserta didik perdana dalam program tersebut. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi bersama SMA Melati yang telah ditunjuk sebagai mitra pendidikan.
“Sebanyak seratus siswa telah terdata sebagai calon angkatan pertama. Ini merupakan hasil kerja sama kami dengan pihak SMA Melati,” jelas Andi Harun, Jum’at (25/4/2025).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional yang dinaungi oleh Kementerian Sosial dan turut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Samarinda sendiri menjadi salah satu dari 53 kota di Indonesia yang dinyatakan paling siap menjalankan program ini.
Kesiapan itu, menurut Andi Harun, ditunjukkan dari ketersediaan lahan yang telah dipastikan layak serta pendataan siswa yang telah diverifikasi.
“Verifikasi dari pusat menunjukkan Samarinda memenuhi semua kriteria. Kami bersyukur, karena lahan sudah tersedia dan data siswa juga sudah rampung,” ucapnya.
Dalam implementasinya, seluruh biaya pendidikan siswa akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Samarinda, sementara pembangunan fisik sekolah menjadi kewenangan kementerian terkait. Data calon siswa diseleksi langsung oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, memastikan transparansi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Data siswa sudah kami verifikasi bersama Dinsos dan Disdikbud. Pusat bisa langsung mengecek validitasnya,” imbuh Andi Harun.
Ia menambahkan, kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat rentan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan amanat konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan.
“Semoga pembangunan bisa dimulai tahun ini dan bisa memberikan pendidikan yang adil bagi semua anak, tak terkecuali mereka yang selama ini terhalang karena kondisi ekonomi,” tutupnya. (R)