Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai merancang kerangka pembangunan jangka menengah untuk periode 2025–2029 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada Senin (5/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah disusun akan menjadi pedoman utama dalam mencapai visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.”
Empat sektor menjadi sorotan utama dalam rencana pembangunan ini: peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Kami tidak hanya ingin pertumbuhan ekonomi, tapi juga ingin memastikan bahwa pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berdampak jangka panjang,” kata Rudy.
Sebagai penjabaran dari arah pembangunan tersebut, Pemprov Kaltim mengusung sejumlah program unggulan seperti Gratis Pol, yakni pendidikan dan layanan kesehatan gratis hingga jenjang tertinggi, dan Gas Pol yang difokuskan pada percepatan pertumbuhan sektor-sektor unggulan. Program-program ini juga mencakup penyediaan seragam gratis bagi pelajar, internet di wilayah pedesaan, serta dukungan untuk tempat tinggal dan akomodasi ibadah lintas agama.
RPJMD ini disusun secara harmonis dengan agenda nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta arah pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Kalimantan Timur harus menjadi kekuatan pendukung utama IKN, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pertanian berbasis teknologi, serta upaya nyata menuju transisi energi hijau agar ketergantungan terhadap batu bara dan migas dapat dikurangi secara bertahap.
Pemerintah menargetkan RPJMD rampung dan ditetapkan pada Agustus 2025. Sementara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026 ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025. Keduanya akan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
“Kaltim adalah milik kita semua. Suksesnya pembangunan bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kami mengundang semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini,” ucap Rudy mengajak.
Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat keamanan, akademisi, pengusaha, organisasi profesi, dan media. Forum ini dibuka untuk masukan dan partisipasi aktif guna memastikan dokumen perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan serta tantangan pembangunan masa depan. (R)