Timesnusantara.com — Samarinda. Polemik pembongkaran Pasar Subuh yang telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat akhirnya memantik respons serius dari DPRD Kota Samarinda. Dewan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mempertemukan berbagai pihak guna mencari solusi damai atas konflik yang mencuat dari langkah eksekusi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Rencana ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, yang meninjau langsung lokasi pembongkaran pada Jumat (9/5/2025). Ia menegaskan bahwa forum dialog terbuka sangat penting untuk menampung keluhan dan harapan pedagang yang terdampak.
“RDP akan kami jadwalkan pada Rabu atau Kamis mendatang. Karena Senin dan Selasa adalah hari libur, jadi pelaksanaannya pekan depan,” ungkap Vananzda.
Dalam forum itu, DPRD akan menghadirkan pihak-pihak terkait mulai dari OPD teknis seperti Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, hingga perwakilan pedagang, masyarakat, dan unsur mahasiswa.
Vananzda menyayangkan langkah Pemkot yang dinilai terburu-buru dan minim komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, Pasar Subuh bukan sekadar tempat berjualan, tetapi juga bagian dari sejarah kota.
“Pasar ini sudah berdiri hampir 50 tahun. Tempat ini punya nilai emosional bagi warga. Jangan sampai kita menghapus warisan sejarah hanya karena satu kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik,” jelasnya.
Ia mengaku telah melakukan rapat internal bersama Ketua Komisi I, Samri, dan Ketua Komisi II, Iswandi, untuk menyiapkan RDP. Kedua komisi yang membidangi perizinan dan pengelolaan pasar itu sepakat bahwa forum ini dibutuhkan sebagai ruang mediasi, bukan adu argumen.
“Kami ingin mengetahui, apakah pembongkaran ini sudah melalui mekanisme yang benar? Apakah ada relokasi yang disiapkan secara layak? Ini yang akan kami cari tahu dalam forum nanti,” ujarnya.
DPRD menegaskan tidak dalam posisi menyalahkan siapa pun, tetapi ingin memastikan semua proses dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Ia berharap, dalam RDP nanti, Pemkot bisa hadir dan terbuka menyampaikan rencana beserta pertimbangannya kepada publik.
“Masyarakat siap berkompromi, asal pendekatannya manusiawi. Bahkan mereka bersedia menata ulang trotoar jika itu jadi masalah. Tapi jangan langsung dibongkar tanpa musyawarah,” tambahnya.
Menurut Vananzda, yang juga politisi dari PDI Perjuangan, pembongkaran sepihak tanpa solusi yang jelas hanya akan memperbesar konflik sosial di lapangan. Ia berharap, melalui RDP, jalan tengah bisa dicapai untuk kepentingan bersama. (R)