Timesnusantara.com — Samarinda. Hujan deras yang mengguyur Samarinda pada Senin pagi memicu bencana longsor di kawasan Lempake. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sementara tujuh titik lainnya turut terdampak pergerakan tanah. Salah satu yang jadi sorotan adalah proyek Terowongan Selili yang turut mengalami longsoran.
Proyek Terowongan Selili, yang membentang dari Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap, sejatinya menjadi harapan baru warga untuk mengurangi kemacetan. Namun insiden longsor ini justru menimbulkan kekhawatiran soal keamanan dan mutu konstruksi.
Menanggapi kejadian tersebut, anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan perlunya penanganan cepat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ia mendorong agar segera dilakukan inspeksi teknis menyeluruh terhadap struktur dan desain proyek.
“Inspeksi harus dilakukan segera. Kemungkinan besar masalah muncul pada bagian penahan tebing. Bisa jadi ada kesalahan dalam perhitungan beban, apalagi dengan curah hujan yang tinggi seperti ini,” ujar Rohim, Senin (12/5/2025).
Politikus itu juga menyoroti peran kontraktor pelaksana. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan, terutama pada aspek perencanaan teknis dan desain bangunan. Ia menyayangkan bila potensi bencana seperti ini luput dari pertimbangan sejak awal pembangunan.
“Kalau struktur dirancang dengan memperhitungkan kondisi ekstrem seperti cuaca buruk, mestinya risiko longsor bisa ditekan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rohim mendesak Pemkot Samarinda melalui PUPR agar tidak ragu menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dari pihak kontraktor.
“Keselamatan publik harus jadi prioritas. Tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian dalam proyek strategis,” tegasnya.
Tragedi ini mengundang keprihatinan luas. Selain korban jiwa, insiden tersebut juga memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas pengawasan pembangunan infrastruktur di ibu kota Kaltim ini. (R)