Timesnusantara.com — Samarinda. Genangan banjir yang kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Kota Samarinda menjadi sorotan tajam DPRD setempat. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem penanganan banjir, termasuk peran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sejak Senin (12/5/2025) hujan deras yang mengguyur tanpa henti menyebabkan sebagian besar kawasan Samarinda tergenang. Hingga keesokan harinya, sejumlah titik seperti Jalan DI Panjaitan masih belum surut.
Rohim menilai, kejadian ini bukan sekadar bencana rutin tahunan. Ia menuntut agar Pemerintah Kota tidak lagi memandang banjir sebagai hal biasa, melainkan sebagai peringatan atas kemungkinan kelemahan sistem penanggulangan yang telah ada.
“Kita harus menelusuri di mana letak masalahnya. Apakah penyebabnya dari hulu, dari sistem drainase kota yang tidak memadai, atau justru dari penyempitan aliran di hilir,” ungkap Rohim, Selasa (13/5/2025).
Ia menambahkan, jika permasalahan bersumber dari hulu, maka solusi seperti pembangunan kolam retensi harus diprioritaskan. Sebaliknya, jika kendala terdapat di hilir atau saluran yang tersumbat, maka pembenahan infrastruktur drainase harus segera dilakukan.
Untuk itu, Komisi III berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR dan sejumlah instansi terkait lain yang menangani penataan ruang serta kebencanaan.
“Surat pemanggilan akan kami layangkan besok. Pertemuan ini penting sebelum DPRD masuk masa reses, agar kami mendapat gambaran utuh dan langkah solutif bisa disiapkan,” jelasnya.
Langkah cepat ini diharapkan dapat menjadi pemicu evaluasi menyeluruh dan menjadi titik awal pembenahan sistem pengendalian banjir di Samarinda, demi menghindari kejadian serupa terulang di masa mendatang. (R)