Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menyampaikan keprihatinannya terhadap proses relokasi Pasar Subuh yang dinilai kurang mengedepankan pendekatan persuasif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Samarinda, Kamis (15/5/2025) menyusul pembongkaran lapak pedagang oleh Satpol PP pada Jumat lalu (9/5/2025).
Vananzda menekankan pentingnya komunikasi yang humanis antara pemerintah dan pedagang. Menurutnya, meskipun sebagian besar pedagang telah direlokasi, pendekatan yang lebih lembut dan dialogis seharusnya diutamakan untuk menghindari gesekan di lapangan.
“Kami tidak menentang kebijakan pemerintah, namun cara pelaksanaannya perlu diperhatikan. Pendekatan persuasif akan lebih efektif dibandingkan tindakan yang terkesan memaksa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa penggunaan kekuatan dalam jumlah besar untuk membongkar lapak yang hanya tersisa beberapa pedagang aktif dianggap berlebihan.
“Jika hanya delapan pedagang yang belum pindah, mengapa harus melibatkan personel dalam jumlah besar? Pendekatan dialogis bisa lebih menghemat sumber daya dan menghindari konflik,” tambahnya.
Vananzda mengungkapkan bahwa ia telah berupaya menunda pembongkaran dengan turun langsung ke lokasi pada pagi hari sebelum kejadian. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil karena proses pembongkaran tetap dilanjutkan tanpa mempertimbangkan permintaan penundaan.
“Saya sudah berada di lokasi sejak subuh untuk mencoba menunda pembongkaran, namun sayangnya proses tetap berjalan tanpa adanya dialog terlebih dahulu,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Vananzda juga mengajak mahasiswa yang turut serta dalam aksi solidaritas untuk memaafkan kejadian tersebut dan fokus pada upaya membantu pedagang agar dapat kembali beraktivitas dengan baik.
“Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk memaafkan dan fokus membantu masyarakat. Jika kita terus memperbesar masalah, justru akan mengalihkan perhatian dari tujuan utama kita,” tuturnya.
Vananzda berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar ke depan, setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat kecil dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis.
“Kita semua ingin yang terbaik untuk kota ini, namun cara kita dalam mencapai tujuan tersebut harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan,” pungkasnya. (R)