Timesnusantara.com — Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa kemandirian pangan akan menjadi arah strategis pembangunan di masa kepemimpinannya. Dalam langkah konkret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menargetkan pembukaan 25.000 hektare lahan baru untuk sektor pertanian.
Kebijakan ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas produksi lokal, terutama komoditas pangan seperti beras. Rudy menegaskan bahwa lokasi lahan yang dipilih harus memenuhi syarat keberlanjutan, khususnya ketersediaan air, serta dilarang dialihfungsikan untuk keperluan di luar pertanian.
“Lahan yang disiapkan akan difokuskan pada daerah dengan potensi sumber air yang memadai. Ini adalah bentuk komitmen jangka panjang dan akan diikat melalui peraturan agar tidak bisa digunakan sembarangan,” ucap Rudy, Senin (19/5/2025).
Meskipun Kaltim memiliki potensi besar, ia tak memungkiri bahwa tantangan di sektor ini cukup kompleks. Di antaranya adalah terbatasnya lahan subur, pengaruh perubahan iklim yang semakin nyata, serta masih rendahnya adaptasi teknologi modern dalam praktik pertanian.
Sebagai respon, Rudy mendorong terwujudnya sinergi lintas sektor. Ia mengajak semua pihak, termasuk unsur legislatif, aparat keamanan, perangkat daerah, hingga pemerintah kabupaten/kota, untuk menyatukan langkah memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Ke depan, ketahanan pangan akan menjadi kekuatan utama yang menentukan keberlanjutan hidup masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Rudy Mas’ud juga memberi pesan kepada kelompok-kelompok tani di seluruh Kaltim agar mulai menyiapkan lahan yang akan digarap. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapan menyambut dukungan peralatan dan teknologi dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pertanian.
Rencana ini merupakan bagian dari peta jalan nasional untuk memperkuat stabilitas pangan dalam negeri. Di tengah tantangan global dan ancaman krisis pangan dunia, inisiatif ini diharapkan menjadi titik tolak bagi Kaltim untuk mandiri dan berdaulat di sektor pangan. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi