Timesnusantara.com — Samarinda. Keterbatasan dana operasional yang dialami Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur kini menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai rendahnya alokasi anggaran telah menghambat kecepatan penanganan darurat, terutama ketika terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana.
Menurut Reza, UPTD kerap menjadi garda terdepan dalam situasi darurat seperti tanah longsor maupun kerusakan jalan lainnya. Namun tanpa sokongan anggaran yang memadai, kemampuan mereka untuk bergerak cepat dan efektif menjadi terbatas.
“UPTD selalu diandalkan saat terjadi kerusakan mendadak. Tapi dengan kondisi anggaran yang sangat minim, bagaimana mereka bisa memberikan respons maksimal?” ujar Reza, Selasa (20/5/2025).
Ia menekankan bahwa penanganan insiden mendadak sangat bergantung pada kesiapan logistik dan dukungan dana operasional. Ketika dana terbatas, potensi keterlambatan semakin besar dan efek kerusakan pun bisa meluas.
Menyikapi hal ini, Reza memastikan bahwa Komisi III DPRD Kaltim terus mendorong adanya peningkatan anggaran, khususnya untuk sektor UPTD, dalam pembahasan anggaran tahun depan.
“Kami mendorong agar alokasi dana untuk UPTD diperbesar, supaya proses layanan teknis bisa menjangkau kebutuhan di lapangan secara lebih cepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Lebih jauh, Reza turut menyoroti persoalan drainase yang belum juga tertangani tuntas. Ia menyebutkan bahwa sistem saluran air yang buruk turut memperparah kondisi jalan, khususnya pada ruas-ruas penting seperti Jalan HM Ardans di kawasan Sempaja dan Jalan Nusyirwan Ismail di Air Putih, Samarinda.
“Tanpa drainase yang layak, air hujan akan tergenang, mempercepat pelapukan aspal, dan merusak badan jalan. Kalau ini terus dibiarkan, maka solusinya akan terus berupa tambal sulam tanpa menyentuh akar masalahnya,” katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan perlu memperhatikan aspek ketahanan jangka panjang, bukan hanya perbaikan temporer. Reza berharap prioritas pembangunan infrastruktur Kaltim dapat mengedepankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.
Di sisi lain, masyarakat masih menunggu tindakan konkret dari pemerintah provinsi dan DPRD. Sebab, kualitas infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap mobilitas, konektivitas antarwilayah, serta mendukung kesiapan Kaltim sebagai kawasan strategis yang menopang Ibu Kota Nusantara (IKN). (Adv/dprdkaltim)