Timesnusantara.com — Samarinda. Legislator Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Afif Raihan Harun, mengungkapkan adanya permintaan langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk menjajaki kerja sama antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam menangani persoalan banjir secara komprehensif.
Afif menyebut, sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi tersebut, dirinya akan menginisiasi pertemuan formal dengan melibatkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, guna menjadwalkan rapat dengar pendapat bersama pihak Pemkot Samarinda.
“Pak Wali meminta dukungan dan sinergi dari DPRD Provinsi. Saya akan menyampaikan langsung ke Ketua Komisi II untuk membuka ruang dialog, agar Pak Wali bisa menyampaikan langsung rencana dan kebutuhan kota,” ungkap Afif, Sabtu (31/5/2025).
Rapat tersebut nantinya akan menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan yang membutuhkan campur tangan lintas sektor, termasuk kebutuhan penguatan infrastruktur sistem air bersih dan solusi jangka panjang terhadap banjir.
“Penanganan banjir bukan hanya tantangan bagi Samarinda, tapi juga menyangkut wilayah lain di Kaltim seperti Balikpapan, Bontang, hingga Mahakam Ulu. Ini masalah bersama, sehingga pendekatannya juga harus lintas wilayah,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, Afif menilai penting untuk memastikan suara dan kebutuhan warga kota mendapatkan perhatian di level provinsi, terlebih karena Ketua Komisi II bukan berasal dari dapil yang sama.
“Sudah saya sampaikan kepada Ketua Komisi, dan respons beliau cukup positif. Tinggal kita menunggu penjadwalan untuk duduk bersama Wali Kota dalam waktu dekat,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah di berbagai tingkatan merupakan kunci dalam membangun sistem penanganan banjir yang tidak hanya reaktif, namun berkelanjutan dan strategis.
“Ini bukan kerja satu pihak. Dibutuhkan perencanaan kolaboratif antara provinsi dan kota agar solusi yang diambil berdampak nyata dan bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” tegas Afif.
Ia pun berharap, pertemuan tersebut dapat segera dilaksanakan agar langkah-langkah konkret bisa segera dirancang, mengingat banjir menjadi salah satu masalah krusial yang menghambat aktivitas warga dan memengaruhi roda ekonomi.
“Melalui pertemuan resmi seperti hearing, komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi bisa lebih terbuka, terarah, dan saling mendukung,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)